Kopdes Merah Putih (Foto: Istimewa)
Pemerintah harus memastikan program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) atau Kopdes memberikan dampak nyata terhadap perekonomian masyarakat desa.
Menurut Anggota Komisi VI DPR RI, Rahmat Saleh, mendorong
keberhasilan KDMP tidak boleh hanya diukur dari capaian pembangunan fisik, tetapi harus terlihat dari tumbuhnya aktivitas ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.
“Kita ingin mengawal agar KDMP ke depan itu bukan hanya terpaku terhadap target-target pembangunan fisik. Tetapi harus berdampak terhadap ekosistem pembangunan ekonomi secara menyeluruh,” ujar Rahmat, Rabu, 2 September 2026.
“Kita ingin mengawal agar KDMP ke depan itu bukan hanya terpaku terhadap target-target pembangunan fisik. Tetapi harus berdampak terhadap ekosistem pembangunan ekonomi secara menyeluruh,” ujar Rahmat, Rabu, 2 September 2026.
Rahmat menilai setidaknya terdapat tiga hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah. Pertama, pengelolaan KDMP harus dilakukan secara profesional, transparan, dan berbasis kompetensi.
Ia menyoroti pelatihan terhadap sekitar 30 ribu pengelola KDMP yang telah dilakukan pemerintah agar tidak berhenti sebagai kegiatan administratif, melainkan segera diikuti dengan pemberdayaan dan penerapan kompetensi di lapangan.
“Kita berharap jangan sampai SDM yang sudah dilatih hampir satu bulan setengah ini ilmunya menguap. Harus segera diberdayakan secara profesional, transparan, sehingga itu berdampak terhadap manajemen Koperasi Desa Merah Putih,” tegasnya.
Kedua, KDMP harus terhubung dengan ekosistem ekonomi lokal. Rahmat mendorong keterlibatan petani, pelaku UMKM, perbankan dan BUMN, serta kementerian terkait agar koperasi menjadi hub yang mempertemukan produksi masyarakat dengan akses pembiayaan dan pasar.
“Mulai dari sektor hulunya yaitu para petani daerah, petani lokal, kemudian produksi UMKM lokal, kemudian hadir di situ BUMN perbankan untuk men-support, kemudian hadir di situ lembaga-lembaga Kementerian Perdagangan untuk mengatur pola hasil-hasil produk KDMP,” katanya.
Menurut Rahmat, keterhubungan tersebut penting agar keberadaan KDMP benar-benar menciptakan perputaran ekonomi yang dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar, bukan sekadar menjadi lembaga yang berdiri secara administratif.
Ketiga, ia mengingatkan agar permodalan KDMP diarahkan untuk kegiatan produktif. Penggunaan modal untuk kebutuhan konsumtif, menurutnya, justru berpotensi menjadi beban yang mengganggu kesehatan koperasi dan meningkatkan risiko gagal bayar.
“Kita berharap permodalan yang diberikan itu jangan dilakukan untuk konsumtif, tapi harus digunakan untuk hal-hal yang produktif sehingga uang ini bisa berkembang,” ujarnya.
Rahmat menegaskan Fraksi PKS akan terus mendukung sekaligus mengawal implementasi KDMP agar berjalan sesuai tujuan awalnya. Ia berharap program tersebut mampu menjadi instrumen nyata untuk memperkuat ekonomi masyarakat desa dan memperluas manfaat pembangunan ekonomi nasional.
“Fraksi PKS dalam hal ini selalu mendukung, mengawal agar program ini berhasil, sehingga insya Allah apa yang diimpikan dan dicita-citakan oleh Pak Prabowo dan pemerintah hari ini, KDMP berjalan dengan aman,” pungkas Anggota DPR RI Dapil Sumatera Barat I tersebut.
