Elite NU Harus Setop Jadikan Warga Nahdliyin Objek Politik Praktis

Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, memberikan catatan kritis pasca Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-35, terkait arah gerak organisasi Islam terbesar di Indonesia tersebut. 

Ia menegaskan bahwa sudah saatnya elite NU menghentikan praktik memosisikan massa sebagai sekadar objek politik untuk meraih kekuasaan.

Menurut Prof. Didik, NU memiliki daya tawar yang secara inheren sudah sangat kuat karena jumlah anggotanya yang masif, sehingga tidak perlu terjebak dalam politik praktis jangka pendek.

"Dengan demikian, maka para elitnya dan pemerintah sepatutnya dan bahkan harus menjadikan NU sebagai agent of change," ujar Prof. Didik kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL di Jakarta, Senin, 1 September 2026. 

"Tidak bisa lagi massa NU diposisikan sebagai obyek politik praktis untuk mengais suara dan mendukung elit-elitnya yang berkiprah, bergantung dan bergelantungan di kekuasaan. Menjadikan NU sebagai obyek politik dan kekuasaan patut dihentikan," sambungnya.

Ia juga menekankan pentingnya soliditas antara elite NU dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk kepentingan umat, bukan kepentingan segelintir kelompok. 

"Sebaiknya elite NU dan PKB bersatu dengan solid untuk kepentingan masyarakatnya dengan menghindari politik praktis jangka pendek kepentingan orang per orang dan segelintir kelompok kecil di dalamnya," imbuhnya.

Bagi pendiri Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) ini, agenda utama NU ke depan seharusnya adalah konsolidasi pembangunan. 

"Agenda NU yang utama seharusnya bukan di wilayah politik praktis kekuasaan, tetapi konsolidasi pembangunan, menjadikan kekuatan sosial dan politik yang dimiliki untuk mempercepat transformasi pesantren dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat nahdliyin," demikian Prof. Didik menambahkan.