Ketua DPR Puan Maharani. (Repro YT TV Parlemen)
DPR menerima sebanyak 9.205 pengaduan masyarakat sepanjang periode 15 Agustus 2025 hingga 13 Agustus 2026.
Hal itu diungkapkan Ketua DPR Puan Maharani dalam pidatonya pada Rapat Paripurna Khusus dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 DPR RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 1 September 2026.
"Terdiri atas 7.055 pengaduan melalui surat, 2.011 pengaduan melalui website, dan 139 pengaduan melalui AKD," kata Puan.
Puan memastikan, seluruh aspirasi masyarakat tersebut tidak didiamkan, melainkan langsung diteruskan kepada masing-masing AKD.
Pengaduan tersebut kemudian ditindaklanjuti dan dijadikan rekomendasi yang diserahkan kepada pemerintah.
Selain menerima pengaduan, Ketua DPP PDIP ini juga memaparkan kinerja dewan sepanjang tahun sidang 2025-2026. Tercatat, DPR RI telah menyelenggarakan total 1.377 rapat.
Secara rinci, rapat tersebut terdiri atas 332 rapat terkait fungsi legislasi, 309 rapat fungsi anggaran, dan 736 rapat fungsi pengawasan.
DPR juga telah menyelesaikan berbagai tahapan uji kelayakan (
fit and proper test), persetujuan, hingga pemberian pertimbangan untuk calon pimpinan lembaga dan duta besar.
Selain itu, Puan juga menyoroti tantangan DPR RI di era keterbukaan informasi dan teknologi digital saat ini.
Menurut Puan, jarak antara rakyat dan wakil rakyat kini semakin pendek karena aspirasi dapat disampaikan dalam hitungan detik.
Kondisi ini membuat kebijakan dewan diawasi secara lebih terbuka dan masyarakat memiliki ruang yang luas untuk terlibat dalam perbincangan publik.
Atas dasar itu, Puan mengingatkan seluruh anggota dewan tentang makna sejati demokrasi.
"Demokrasi bukan hanya tentang hak untuk berbicara, tetapi juga kesediaan untuk mendengar, bukan sekadar mempertahankan perbedaan, tetapi kemampuan mengolah perbedaan menjadi keputusan bagi kepentingan bersama," kata Puan.
Lebih jauh, Puan mengingatkan bahwa setiap langkah yang diambil di Senayan harus bermuara pada kepentingan publik.
"Sehingga setiap undang-undang yang dibentuk, setiap rupiah anggaran negara yang disetujui, dan setiap kebijakan pemerintah yang diawasi harus memiliki tujuan yang sama: menghadirkan keberpihakan kepada rakyat dan kesejahteraan rakyat," demikian Puan.
