Kondisi Kampung Adat Sade, Lombok Tengah, pascakebakaran yang menghanguskan sejumlah rumah tradisional Suku Sasak. (Foto: Dok IG dari langit id)
Pemerintah didorong menyiapkan skema dana khusus untuk pemulihan destinasi wisata yang terdampak bencana maupun kejadian luar biasa.
Menurut Anggota Komisi VII DPR RI, Eva Monalisa, sektor pariwisata memiliki kerentanan tinggi terhadap berbagai bencana.
Ketika bencana terjadi di sebuah destinasi, dampaknya tidak hanya merusak infrastruktur, tetapi juga dapat menghentikan aktivitas ekonomi masyarakat, terutama UMKM dan pelaku usaha yang menggantungkan pendapatan dari sektor pariwisata. Ia mencontohkan kasus gempa di Flores dan kebakaran di Desa Adat Sade, Lombok.
“Kami mendorong adanya alokasi dana khusus untuk pemulihan seperti pada kasus gempa di Flores dan kebakaran di Desa Sade. Dana ini sekaligus untuk memberikan perlindungan bagi UMKM dan para pelaku pariwisata yang terdampak,” ujar Eva, Selasa, 1 September 2026.
Eva menilai, pemerintah perlu memiliki mekanisme mitigasi dan respons yang lebih cepat untuk memastikan destinasi wisata yang terdampak bencana dapat segera dipulihkan. Menurutnya, tanpa skema pembiayaan yang jelas, proses pemulihan berpotensi berjalan lambat dan memperpanjang dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat.
“Jangan sampai ketika terjadi bencana, masyarakat dan pelaku usaha pariwisata harus menunggu terlalu lama untuk mendapatkan dukungan pemulihan. Pemerintah perlu memiliki mekanisme yang jelas dan cepat agar aktivitas ekonomi masyarakat bisa segera kembali berjalan,” katanya.
Menurut Eva, dana khusus tersebut tidak semata-mata diarahkan untuk memperbaiki fasilitas fisik destinasi. Dukungan juga perlu mencakup pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat, penguatan UMKM, serta perlindungan bagi para pekerja dan pelaku usaha pariwisata yang kehilangan sumber pendapatan akibat bencana.
Ia juga mendorong agar skema pemulihan destinasi terintegrasi dengan kebijakan mitigasi bencana. Dengan demikian, pembangunan pariwisata tidak hanya berorientasi pada peningkatan kunjungan wisatawan, tetapi juga memiliki ketahanan terhadap risiko bencana.
“Pemulihan harus dilakukan secara menyeluruh. Infrastruktur memang penting, tetapi jangan melupakan masyarakat dan UMKM yang menjadi bagian dari ekosistem pariwisata. Mereka harus menjadi prioritas dalam proses pemulihan,” tegas Eva.
Eva berharap pemerintah dapat memasukkan skema pendanaan dan mekanisme respons bencana tersebut dalam perencanaan pembangunan pariwisata ke depan, sehingga setiap destinasi memiliki kesiapan menghadapi risiko sekaligus kepastian dalam proses pemulihan ketika bencana terjadi.
“Pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan harus dibangun dengan ketahanan yang kuat. Ketika bencana terjadi, kita harus memastikan destinasi bisa pulih dan masyarakat tidak kehilangan sumber penghidupannya dalam waktu yang panjang,” pungkasnya.
