Muhadjir Effendy Jadi Saksi di Sidang Korupsi Kuota Haji

Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji, Muhadjir Effendy diperiksa tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam persidangan perkara dugaan korupsi kuota haji Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa 1 September 2026.

Muhadjir Effendy menjadi salah satu dari saksi yang dihadirkan Jaksa KPK dalam persidangan pembuktian perkara korupsi kuota haji. 

Sidang dilaksanakan terpisah masing-masing terdakwa. Sidang diawali untuk terdakwa Asrul Azis Taba selaku Komisaris PT Raudhah Eksati Utama sekaligus Ketua Umum Kesthuri.

Pemeriksaan saksi pun dilakukan satu-satu. Pemeriksaan saksi diawali terhadap Muhadjir Effendy dalam kapasitasnya sebagai mantan Menteri Agama (Menag) Ad Interim.

Sementara empat saksi lainnya yang akan dihadirkan sebagai saksi, yakni Ramadhan Harisman selaku Kabiro Perencanaan Setjen Kementerian Agama (Kemenag) yang saat ini menjabat Staf Ahli Kementerian Haji dan Umroh, Moh Hasan Afandi selaku Kapusdatin BP Haji, Syaiful Bahri selaku mantan Staf PBNU, dan Laode Muh Suharto selaku staf PT Maktour.

Dalam dakwaan, JPU KPK mendalilkan mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut bersama terdakwa lainnya melakukan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan kuota haji tambahan tahun 2023 dan 2024.

JPU menyebut pergeseran kuota haji tambahan dari komposisi 92 persen untuk jemaah haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus menjadi 50 persen untuk masing-masing kategori telah memberikan keuntungan kepada sejumlah pihak dan korporasi.

KPK juga mendalilkan adanya kerugian keuangan negara sekitar Rp622,09 miliar yang berasal dari sejumlah komponen, termasuk keuntungan penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK) atas jemaah yang disebut tidak berhak berangkat, penjualan kuota petugas haji khusus, serta fee percepatan pengisian kuota haji khusus tambahan.

Dalam dakwaan tersebut, Gus Yaqut juga disebut menerima 271.500 dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp4,83 miliar. Selain itu, terdapat sejumlah pihak dan korporasi yang disebut memperoleh keuntungan dari pengelolaan kuota haji tambahan tersebut.