Berita

Mantan Wamen Imipas, Silmy Karim. (Foto: RMOL)

Hukum

Kasus Pengurusan Izin Tinggal WNA

KPK Sita Duit Rp6 Miliar Lebih di Bali

SENIN, 31 AGUSTUS 2026 | 14:16 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang lebih dari Rp6 miliar dalam pengusutan dugaan tindak pidana korupsi terkait pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA) di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas).

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein mengatakan, uang tersebut merupakan uang yang sebelumnya pernah diterima sejumlah saksi dan diduga berasal dari hasil tindak pidana korupsi. Para saksi kemudian secara kooperatif mengembalikan uang tersebut kepada KPK dalam pemeriksaan lanjutan di Denpasar, Bali.

"Memang betul kemarin ada lanjutan pemeriksaan saksi-saksi di Denpasar, Bali. Jadi ada penyitaan sejumlah uang dari beberapa saksi yang merupakan pengembalian uang yang dulunya pernah diterima dari dugaan hasil TPK, masih terus didalami oleh tim," kata Taufik kepada wartawan, Senin 31 Agustus 2026.


Menurut Taufik, pengembalian uang tersebut dilakukan oleh sejumlah saksi yang bersikap kooperatif selama proses pemeriksaan.

"Iya betul, sudah ada beberapa saksi yang kooperatif mengembalikan, itu proses dalam pemeriksaan. Ada saksi yang kooperatif," ujar Taufik.

Uang yang disita itu berasal dari para saksi yang telah diperiksa di Polresta Denpasar pada Jumat, 28 Agustus 2026. Mereka adalah Alberto Vicense Cianry Lake selaku Kepala Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian, R Haryo Sakti selaku Kepala Kantor Imigrasi Denpasar, serta Kadek Okta Dwi Putra selaku Kepala Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja.

Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami mekanisme layanan izin tinggal WNA dan dugaan penerimaan uang oleh oknum di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi dari para pemohon izin.

Perkara ini sebelumnya telah menjerat delapan orang sebagai tersangka, termasuk Silmy Karim selaku Wakil Menteri Imipas periode 2025-2026 yang sebelumnya menjabat Direktur Jenderal Imigrasi periode 2023-2024.

Tujuh tersangka lainnya yakni Saffar Muhammad Godam selaku Plt Direktur Jenderal Imigrasi periode 2024-2025, Jaya Saputra selaku Direktur Izin Tinggal, Bagus Bramantyo dan Tessar Bayu Setyaji selaku Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal, Ronald Arman Abdullah selaku Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Pusat periode 2024-2025 dan Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat periode 2025-2026, Juniadi Sri Priambudi selaku Ketua Tim Alih Status ITAS, serta Gusti Bernardiansyah selaku staf Subdit Izin Tinggal.

Dalam konstruksi perkara, KPK menduga praktik pemerasan pengurusan izin tinggal WNA berlangsung secara sistemik selama periode 2022-2026.

Pemohon izin tinggal WNA yang menggunakan jasa biro diduga dipersulit dalam proses pengajuan dan verifikasi. Mereka kemudian dipaksa membayar biaya tambahan di luar ketentuan resmi agar permohonannya dapat diproses.

Pungutan diduga terjadi pada tahap verifikasi di kantor imigrasi wilayah dan kembali dilakukan ketika permohonan diproses di tingkat pusat. Modus tersebut dikenal dengan istilah "setiap klik ada harganya".

Dana yang terkumpul kemudian diduga dihimpun melalui sejumlah rekening penampung sebelum dibagikan kepada pihak-pihak yang terlibat.

KPK menduga total uang yang dihimpun dari praktik pemerasan pengurusan izin tinggal WNA tersebut mencapai sedikitnya Rp145,5 miliar sepanjang 2022-2026.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Lewat Digitalisasi Berbasis AI, Pentahelix Dorong UMKM Naik Kelas

Sabtu, 21 November 2026 | 02:28

Serangan Negatif terhadap Dasco Bentuk Pelemahan Rezim Prabowo

Sabtu, 21 November 2026 | 02:08

Kebijakan Moneter dan Tekanan Kurs Rupiah

Sabtu, 21 November 2026 | 01:51

Jubir Gerindra: Fitnah Terhadap Sufmi Dasco Diduga Ada Agenda Politik!

Sabtu, 21 November 2026 | 01:24

Nonton Bareng Film ‘Laut Bercerita’ Bersama Aktivis Lintas Generasi

Sabtu, 21 November 2026 | 01:00

Menko Yusril Dukung Percepatan Revisi UU Pertahanan, Ini Alasannya

Sabtu, 21 November 2026 | 00:48

Dasco Pertimbangkan Tempuh Jalur Hukum Buntut Sang Anak jadi Korban Perundungan

Sabtu, 21 November 2026 | 00:27

Menteri Hukum Ajak HIPMI Kembangkan Perlindungan Kekayaan Intelektual

Sabtu, 21 November 2026 | 00:05

PP YHT Peringati HUT ke-80 Lewat Aksi Donor Darah

Jumat, 20 November 2026 | 23:45

Pemkot Semarang Didesak Tindak Tegas Hotel Okupasi Trotoar

Jumat, 20 November 2026 | 23:15

Selengkapnya