Anak Muda Didorong Manfaatkan Kreativitas Digital untuk Dukung Transisi Energi

Peran generasi muda dalam menghadapi tantangan literasi digital, ketahanan energi, dan transisi menuju energi berkelanjutan menjadi sorotan dalam Dialog Publik bertema “Generasi Muda, Literasi Digital dan Masa Depan Energi Berkelanjutan Indonesia” yang digelar di Aula Galampano, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara (Sultra), Jumat 28 Agustus 2026.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Yayasan Saptanawasena Indonesia tersebut mempertemukan unsur pemerintah daerah, legislatif, akademisi, organisasi masyarakat, serta generasi muda untuk membahas tantangan sekaligus peluang Indonesia dalam mewujudkan kemandirian energi dan mempercepat transisi energi baru dan terbarukan (EBT).

Perwakilan Yayasan Saptanawasena Indonesia, Samsudin, dalam pemaparannya menyampaikan bahwa kebijakan energi nasional saat ini tidak dapat dilepaskan dari dinamika geopolitik global. Ketegangan dan perubahan konstelasi ekonomi-politik dunia turut memberikan dampak terhadap ketahanan energi Indonesia.

“Situasi geopolitik global memberikan dampak terhadap kebijakan dan ketahanan energi nasional. Karena itu, Indonesia harus mampu mempercepat transisi energi sekaligus membangun kemandirian energi nasional,” kata Samsudin, dikutip Sabtu 29 Agustus 2026.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Muna, Muhammad Rahim, menekankan pentingnya keterlibatan generasi muda dalam mendorong pembangunan daerah, khususnya dalam menghadapi tantangan transisi energi menuju energi baru dan terbarukan.

Menurut Rahim, generasi muda tidak cukup hanya menjadi pengguna energi dan teknologi, tetapi harus mampu menjadi bagian dari solusi melalui gagasan, inovasi, dan peningkatan literasi energi.

“Generasi muda memiliki peran penting dalam mendorong perkembangan daerah. Termasuk dalam isu transisi energi baru terbarukan dan peningkatan literasi energi,” kata Rahim.

Salah satu narasumber, Muhammad Asrul, dalam dialog tersebut menyoroti pentingnya menempatkan pengelolaan sumber daya alam (SDA) Indonesia berdasarkan amanat konstitusi, khususnya Pasal 33 UUD 1945.

Asrul mengatakan, pengelolaan energi dan sumber daya alam harus diarahkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, bukan semata-mata berorientasi pada eksploitasi ekonomi.

“Pengelolaan sumber daya alam Indonesia harus bertumpu pada landasan Pasal 33 UUD 1945. Energi harus dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” ungkap Asrul.

Ia juga menyoroti masih besarnya ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil, sementara pengembangan energi baru terbarukan masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari regulasi, kepastian kebijakan hingga proyeksi investasi jangka panjang.