Berita

Ketua Banggar DPR Said Abdullah. (Foto: Istimewa)

Politik

Banggar DPR Minta Target RAPBN 2027 Dikaji Ulang

KAMIS, 27 AGUSTUS 2026 | 15:28 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Sejumlah target pembangunan dalam RAPBN 2027 dinilai perlu dikaji ulang agar lebih mencerminkan kondisi ekonomi dan kebutuhan masyarakat.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah menyoroti target pertumbuhan ekonomi, rasio gini, tingkat pengangguran, hingga proporsi tenaga kerja formal.

Dalam pengantar rapat kerja penyampaian pokok-pokok RUU APBN 2027, Said menyebut sejumlah target pemerintah sudah terlalu dekat dengan capaian terbaru Badan Pusat Statistik (BPS).


"Intinya, ke depan APBN harus memuat; setiap program ada kejelasan tujuan, setiap program harus bisa diukur dampaknya, dan berkorelasi langsung dengan pertumbuhan, pemerataan, serta keadilan ekonomi," demikian pokok pandangan tersebut, Kamis, 27 Agustus 2026.

Banggar menyoroti target pertumbuhan ekonomi 2027 sebesar 6 persen, sementara rentang yang disepakati dalam KEM-PPKF Juni lalu mencapai 5,8-6,5 persen.

"Mungkinkah kita pikirkan ulang, semisal targetnya sedikit bertambah," ujar Said.

Rasio gini juga dinilai perlu dikoreksi. Saat ini berada di angka 0,368, sedangkan target RAPBN 2027 berada di rentang 0,362-0,367.

Pada indikator pengangguran, BPS mencatat 4,68 persen, sementara target 2027 berada di rentang 4,30-4,87 persen. Banggar meminta batas atas target tersebut kembali dipertimbangkan.

Sementara proporsi tenaga kerja formal per Mei 2026 telah mencapai 40,7 persen, hanya sedikit di bawah target 2027 sebesar 40,8 persen.

"Padahal Februari 2024 lalu kita sudah di posisi 40,83 persen, harusnya target kita bisa lebih besar lagi," jelasnya.

Banggar juga menekankan kualitas data sebagai dasar kebijakan APBN, termasuk meminta BPS memvalidasi ulang data sosial ekonomi menyusul protes terkait perubahan posisi desil.

Di sisi fiskal, Banggar menyoroti belanja negara RAPBN 2027 sebesar Rp4.097,2 triliun. Besarnya belanja tersebut dinilai harus memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian dan diimbangi pendapatan negara yang memadai.

Banggar mencatat target PPh naik Rp64,8 triliun dan PPN Rp132,8 triliun, sementara PNBP turun menjadi Rp517,4 triliun dari outlook 2026 sebesar Rp575 triliun.

Banggar juga mengingatkan pemerintah menjaga defisit fiskal 2027 di level 2,4 persen sebagai bagian dari peta jalan menuju APBN berimbang.


Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

UPDATE

Awas! Pengisian Jabatan Wapres Jadi Transaksi Politik Elite

Senin, 16 November 2026 | 02:25

Tantangan Pemerintahan Prabowo Makin Kompleks Usai Gibran Mundur

Senin, 16 November 2026 | 02:01

Ancaman Tsunami dan Anak Krakatau Bukan Alasan Pindahkan Badak Jawa

Senin, 16 November 2026 | 01:44

Gibran Lari dari Pemakzulan DPR

Senin, 16 November 2026 | 01:17

Dirjen Bina Keuda Fatoni Raih Anugerah Penggerak Transformasi Digital 2026

Senin, 16 November 2026 | 01:01

HUT ke-15 Partai Nasdem Diisi Aksi Nyata untuk Kemanusiaan

Senin, 16 November 2026 | 00:45

Persoalan Hukum Gibran Belum Selesai, Jangan Buru-buru Cari Cawapres

Senin, 16 November 2026 | 00:32

Manuver Senyap Prabowo di Balik Mundurnya Gibran

Senin, 16 November 2026 | 00:15

Piala Eman-Yoshua 2026 Jadi Ajang Seleksi Talenta Muda

Senin, 16 November 2026 | 00:02

Kompetensi dan Profesionalisme Perawat Mendesak Ditingkatkan

Minggu, 15 November 2026 | 23:49

Selengkapnya