Berita

Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin (Foto: RMOL Faisal Aristama)

Politik

TB Hasanuddin Sentil Budi Arie soal Wacana Pemilu Dipercepat

KAMIS, 27 AGUSTUS 2026 | 10:42 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Wacana pemilu dipercepat dinilai perlu disikapi hati-hati karena Indonesia menganut sistem presidensial, bukan parlementer.

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDIP TB Hasanuddin menanggapi pernyataan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi mengenai potensi percepatan pemilu di tengah dinamika dan suhu politik yang semakin memanas.

Menurut TB Hasanuddin, dalam sistem parlementer, pemilu dapat dipercepat ketika mayoritas partai di parlemen tidak lagi mendukung pemerintah, misalnya melalui mosi tidak percaya. Mekanisme tersebut tidak berlaku dalam sistem presidensial Indonesia.


"Dalam sistem presidensial yang dijalankan negara kita, pemakzulan presiden merupakan proses panjang, baik secara politik maupun hukum," ujar TB Hasanuddin, Rabu, dikutip Kamis, 27 Agustus 2026.

Ia menjelaskan, proses pemakzulan dimulai dari DPR melalui Hak Menyatakan Pendapat (HMP), dilanjutkan dengan pembuktian di Mahkamah Konstitusi (MK), hingga keputusan akhir melalui rapat paripurna MPR.

Karena itu, menurutnya, penggunaan istilah pemilu dipercepat dalam konteks Indonesia harus mengacu pada mekanisme konstitusional yang berlaku.

"Intinya, penggunaan istilah 'pemilu dipercepat' harus hati-hati. Dalam sistem presidensial, konsep tersebut tidak dikenal seperti dalam sistem parlementer," jelasnya.

TB Hasanuddin menegaskan, upaya menurunkan presiden di tengah masa jabatan tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan dinamika atau tekanan politik.

"Menurut saya, prosedur untuk menurunkan seorang presiden di tengah jalan itu tidak mudah, apalagi jika dilakukan melalui mekanisme yang tidak sesuai dengan aturan. Kalau kita mempertanyakan apakah pemerintahan Prabowo saat ini akan dilanjutkan atau tidak, sampai sekarang di DPR maupun MPR tidak ada yang mengarah ke sana," katanya.

Ia juga mengingatkan bahwa upaya menjatuhkan pemerintahan di luar mekanisme konstitusional dapat berdampak luas terhadap stabilitas nasional.

"Sebaiknya pemerintahan yang sekarang diberi kesempatan menjalankan mandatnya selama lima tahun sesuai konstitusi. Kalau ada kekurangan, mari kita perbaiki melalui kritik, saran, dan masukan yang konstruktif," pungkasnya.


Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

UPDATE

Awas! Pengisian Jabatan Wapres Jadi Transaksi Politik Elite

Senin, 16 November 2026 | 02:25

Tantangan Pemerintahan Prabowo Makin Kompleks Usai Gibran Mundur

Senin, 16 November 2026 | 02:01

Ancaman Tsunami dan Anak Krakatau Bukan Alasan Pindahkan Badak Jawa

Senin, 16 November 2026 | 01:44

Gibran Lari dari Pemakzulan DPR

Senin, 16 November 2026 | 01:17

Dirjen Bina Keuda Fatoni Raih Anugerah Penggerak Transformasi Digital 2026

Senin, 16 November 2026 | 01:01

HUT ke-15 Partai Nasdem Diisi Aksi Nyata untuk Kemanusiaan

Senin, 16 November 2026 | 00:45

Persoalan Hukum Gibran Belum Selesai, Jangan Buru-buru Cari Cawapres

Senin, 16 November 2026 | 00:32

Manuver Senyap Prabowo di Balik Mundurnya Gibran

Senin, 16 November 2026 | 00:15

Piala Eman-Yoshua 2026 Jadi Ajang Seleksi Talenta Muda

Senin, 16 November 2026 | 00:02

Kompetensi dan Profesionalisme Perawat Mendesak Ditingkatkan

Minggu, 15 November 2026 | 23:49

Selengkapnya