Berita

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, A. Muhaimin Iskandar saat meresmikan Malang Migrant Center di Kabupaten Malang, Jawa Timur, Rabu 26 Agustus 2026 (Foto: Istimewa)

Bisnis

Perlindungan Asuransi PMI Tak Boleh Setengah-Setengah

KAMIS, 27 AGUSTUS 2026 | 07:31 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Kebutuhan akan jaminan asuransi yang komprehensif bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) perlu diperkuat secara menyeluruh melalui sinergi antara BPJS Ketenagakerjaan dan berbagai lembaga asuransi profesional di dalam maupun luar negeri.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, A. Muhaimin Iskandar, menekankan urgensi tersebut saat meresmikan Malang Migrant Center di Kabupaten Malang, Jawa Timur, Rabu 26 Agustus 2026.

“Asuransi para pekerja ini harus kita pastikan menjadi kebutuhan yang harus terpenuhi secepat-cepatnya,” ucapnya.


Kolaborasi lintas lembaga sangat krusial agar PMI mendapatkan jaminan pelindungan penuh yang benar-benar sesuai dengan karakteristik risiko kerja mereka di negara tujuan.

“Kalau sistem asuransi BPJS Ketenagakerjaan adalah asuransi sosial, maka bagaimana caranya agar kita bisa berkolaborasi secara menyeluruh agar perlindungan pekerja secara profesional itu terwadahi,” kata Menko Muhaimin.

Sebelumnya, ia juga secara khusus menyampaikan hal ini saat melakukan kunjungan kerja ke luar negeri beberapa waktu lalu. 

“Kemarin saya ke Jepang juga membahas membicarakan ini. Tolong segera ditindaklanjuti dengan berbagai kolaborasi asuransi-asuransi sehingga mereka semua mendapatkan perlindungan yang tepat,” sambungnya.

Keamanan dan jaminan asuransi merupakan hak dasar bagi PMI, mulai dari masa pra-pemberangkatan hingga selama berada di negara penempatan. Di samping itu, penguatan kerja sama Government to Government (G2G) juga menjadi syarat mutlak.

Pasalnya, besarnya peluang kerja di negara-negara seperti Jepang, Korea, Hong Kong, Taiwan, dan Singapura harus selalu dibarengi dengan kepastian hukum dan pelindungan hak-hak pekerja.

Seiring melonjaknya tren mobilitas pekerja Indonesia, pemerintah tidak boleh sekadar berfokus pada urusan penempatan. Perlindungan PMI mutlak dibangun sebagai sebuah ekosistem terpadu yang melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, hingga kelompok masyarakat. 

Calon PMI juga wajib dibekali literasi yang mumpuni terkait hak dan skema asuransi sebelum terbang.

"Ini pekerjaan mendesak. Asuransi para pekerja ini harus kita pastikan menjadi kebutuhan yang terpenuhi secepat-cepatnya,” ujar Menko Muhaimin.


Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

UPDATE

Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo Terlalu Berisiko

Senin, 16 November 2026 | 12:36

Prabowo Ajak ASEAN Perkuat Pengaruh di PBB Lewat Dukungan Bersama

Senin, 16 November 2026 | 12:04

Sidang MPR Pemilihan Wapres Pengganti Gibran Diusulkan Mundur ke 9 Desember

Senin, 16 November 2026 | 12:04

Koalisi Tak Keberatan Prabowo Pilih Kader Gerindra Gantikan Gibran

Senin, 16 November 2026 | 12:01

Kasasi Ditolak, Mantan Sekretaris MA Nurhadi Bakal Segera Dieksekusi KPK

Senin, 16 November 2026 | 11:46

BRILink Agen Berkah Nasution di Medan Jadi Sumber Penghidupan Warga

Senin, 16 November 2026 | 11:44

Wapres Pengganti Gibran Harus Figur Premium

Senin, 16 November 2026 | 11:32

Laba TINS Melonjak 584 Persen, MIND ID Masih Jadi Pemegang Saham Mayoritas

Senin, 16 November 2026 | 11:29

Hanura Minta Prabowo Evaluasi Bahlil Lahadalia

Senin, 16 November 2026 | 11:12

Harga Emas Antam Mulai Naik di Awal Pekan

Senin, 16 November 2026 | 11:09

Selengkapnya