Berita

Jaksa Andri Saputra (kiri) membacakan jawaban atas eksepsi terdakwa Bangun Paulus Tudungta di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (Foto: RMOL)

Hukum

Jaksa Bantah Perlawanan Bangun Paulus Tudungta

Tak Ada Aturan Tagih Utang Pakai Kekerasan
RABU, 26 AGUSTUS 2026 | 21:33 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Jaksa Penuntut Umum (JPU) membantah seluruh eksepsi penasihat hukum terdakwa kasus pemerasan dan pengancaman Bangun Paulus Tudungta terhadap pengusaha muda berinsial VL. Jaksa menilai surat dakwaan telah disusun secara cermat, jelas dan lengkap.

Tanggapan tersebut disampaikan JPU Andri Saputra dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu, 26 Agustus 2026. Jaksa menegaskan dakwaan bukan sekadar salinan Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

“Surat dakwaan bukanlah reproduksi atau salinan kata per kata dari BAP. Melainkan hasil analisis yuridis Penuntut Umum,” kata Andri dalam persidangan.


Menurut Andri, perbedaan redaksional antara BAP dengan surat dakwaan merupakan hal yang wajar dan dibenarkan oleh hukum sepanjang substansi peristiwa pidana tetap sama.

Jaksa juga menolak dalil penasihat hukum soal adanya alas hak tagih atau rechtsgrond. Andri menegaskan, alasan memiliki piutang tidak lantas membenarkan cara penagihan dengan kekerasan.

“Tidak ada satu ketentuan hukum yang membolehkan seseorang menagih hutang dengan cara kekerasan dan ancaman. Jika ada hutang piutang, jalurnya adalah gugatan perdata, bukan main hakim sendiri,” tegasnya.

Jaksa turut membantah anggapan perkara tersebut murni sengketa perdata karena adanya kesepakatan perdamaian.

“Terlalu prematur menyimpulkan kalau perkara a quo adalah bersifat perdata, tanpa memeriksa dulu pokok atau materi perkaranya,” kata Andri.

Soal kerugian materiil, jaksa memastikan angka Rp60,75 juta bukan kesalahan hitung. 

“Rp60.750.000 merupakan kerugian yang diderita korban VL sebesar Rp80 juta setelah dikurangi uang milik terdakwa sebesar Rp19,25 juta,” jelasnya.

Jaksa juga menilai tabel perbandingan dakwaan dengan fakta BAP yang diajukan penasihat hukum sudah masuk wilayah pembuktian. 

“Perlawanan tersebut pada hakikatnya telah memasuki wilayah pembuktian. Hal tersebut seharusnya dibuktikan dalam persidangan pokok perkara, bukan dijadikan dasar untuk menyatakan dakwaan tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap,” ujar Andri.

Karena itu, JPU meminta majelis hakim menolak seluruh eksepsi penasihat hukum Bangun Paulus. 

“Kami memohon agar majelis hakim menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum jelas, cermat dan lengkap, menolak atau setidak-tidaknya menyatakan perlawanan penasihat hukum terdakwa tidak dapat diterima, serta menetapkan pemeriksaan perkara dilanjutkan,” tandasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

UPDATE

Negara Bukan Penguasa Rakyat, Menguji Kontrak Sosial melalui Pemenuhan HAM

Kamis, 19 November 2026 | 00:36

Pembatalan Hak Menyatakan Pendapat DPR Tidak Wajar

Kamis, 19 November 2026 | 00:25

Sultan Andara Dikeroyok Netizen, dari IPO, Gurita Bisnis, sampai Uang APBN

Kamis, 19 November 2026 | 00:02

Wapres Pengganti Gibran Baiknya Nonparpol

Rabu, 18 November 2026 | 23:39

Semangat Ewako sebagai Commander Wish Kapolda Sulsel Perkuat Polisi Humanis

Rabu, 18 November 2026 | 23:31

Mega Summit 2026 Soroti Pertumbuhan Ekonomi Digital dan Lonjakan Transaksi Affiliate

Rabu, 18 November 2026 | 23:17

ATI Dorong Kebiasaan Konsumsi Sirkular di Lingkungan Kerja

Rabu, 18 November 2026 | 23:13

15 Tersangka Teroris Diringkus, Tersebar di 6 Provinsi

Rabu, 18 November 2026 | 23:03

Nathasya, Ilmuwan Muda Indonesia Peraih Shafi Prize 2026

Rabu, 18 November 2026 | 22:47

PKS Dukung Pemprov Banten Tolak Pemindahan Badak Jawa

Rabu, 18 November 2026 | 22:35

Selengkapnya