Berita

Kantor DPRD Rembang. (Foto: Istimewa)

Politik

DPRD Siap Bongkar Oknum Parpol dan Ormas Minta Jatah Proyek SD Rembang

LAPORAN: ADIRIN*
RABU, 26 AGUSTUS 2026 | 20:05 WIB

Komisi IV DPRD Kabupaten Rembang bergerak cepat merespons isu miring di sektor pendidikan. 

Pihak legislatif kini tengah mendalami dugaan adanya oknum partai politik (Parpol) dan organisasi kemasyarakatan (Ormas) hingga pihak yang mengatasnamakan penguasa yang nekat meminta jatah atau free proyek pada program revitalisasi Sekolah Dasar (SD).

Ketua Komisi IV DPRD Rembang, Muhammad Rofi'i, menegaskan bahwa proyek revitalisasi sekolah merupakan program kedinasan yang bersih dari intervensi pihak luar. 


Menurutnya, anggaran tersebut merupakan bantuan murni dari kementerian yang disalurkan setelah melalui proses verifikasi ketat oleh Dinas Pendidikan (Dindik) setempat.

"Sebetulnya tidak boleh ada campur tangan dari oknum apa saja. Karena revitalisasi ini bantuan murni dari kementerian yang sudah diverifikasi dari Dinas Pendidikan," ujar Rofi'i kepada wartawan, Rabu 26 Agustus 2026.

Rofi'i juga menambahkan bahwa hingga saat ini, Kepala Dinas Pendidikan belum memberikan laporan resmi mengenai adanya tekanan atau pungutan dari oknum-oknum tersebut. 

Kendati demikian, jika isu tersebut terbukti benar, pihaknya sangat mengecam tindakan yang mencederai upaya perbaikan mutu fasilitas pendidikan di Rembang.

"Kalau memang itu benar, saya sangat menyayangkan. Dan juga Pak Kadin (Kepala Dinas) juga tidak pernah laporan tentang itu," imbuhnya.

Menyikapi polemik ini, Komisi IV DPRD Rembang tidak tinggal diam. Dalam waktu dekat, jajaran legislator tersebut dijadwalkan akan turun langsung ke lapangan guna menelusuri kebenaran isu yang beredar, sekaligus mengungkap identitas oknum yang mencoba bermain dalam proyek pendidikan tersebut.

"Komisi IV akan sidak di lokasi dan akan menanyakan kebenarannya, oknum siapa yang coba-coba minta jatah," pungkasnya.

*Kontributor Blora

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

UPDATE

Direksi BUMN Butuh Kepastian Hukum, Bukan Kekebalan

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:59

Menkop dan Wantimpres Rocky Gerung Hadiri Pra Kongres Syarikat Islam ke-42

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:50

Kakak Kandung Ridwan Kamil Dicecar KPK soal Kasus Korupsi bjb

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:46

IHSG Menguat 1,36 Persen, Rupiah Masih Dibayangi Konflik Timur Tengah

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:38

Legislator PDIP Ungkap Sejumlah Isu yang Dibahas dalam Revisi UU Pemilu

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:21

BOP Pantura Bentukan Prabowo untuk Jaga Kawasan Pesisir

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:04

Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Rentan Disalahgunakan

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:56

Warek Unsoed Dicecar KPK soal Mekanisme PMB Jalur Mandiri

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:37

Fitch Pertahankan Rating Tertinggi BTN, Peran di Program 3 Juta Rumah jadi Kunci

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:35

GWS Dorong UMKM jadi Ruang Perempuan Perkuat Peran Ekonomi

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:25

Selengkapnya