Direktorat IDKD Dorong Integrasi Data Kependudukan hingga Tingkat Daerah

Penguatan integrasi dan pemanfaatan data kependudukan terus didorong hingga ke tingkat pemerintah daerah. Langkah ini krusial untuk memastikan pelayanan publik berjalan lebih cepat, tepat, dan aman sesuai kewenangan yang berlaku.

Direktur Integrasi Data Kependudukan Daerah (IDKD) Ditjen Dukcapil Kemendagri, Agus Irawan menegaskan, pemanfaatan data kependudukan tidak hanya berpusat di nasional, melainkan harus menjawab kebutuhan riil masyarakat di daerah.

"Pemerintah daerah membutuhkan informasi kependudukan yang akurat untuk mendukung pelayanan dan perencanaan pembangunan sesuai karakteristik daerah masing-masing," ujar Agus Irawan di Jakarta, Senin, 17 Agustus 2026 lalu.

Agus menjelaskan, Direktorat IDKD mengawal ketat aspek hak akses, integrasi data, keamanan informasi, hingga evaluasi berkala. Hal ini dilakukan agar pemanfaatan data tetap berada dalam koridor hukum dan perlindungan privasi yang ketat.

Pemanfaatan layanan digital kependudukan seperti Identitas Kependudukan Digital (IKD) kini masif diterapkan di berbagai daerah, mulai dari Kabupaten Brebes, Kota Palangka Raya, hingga Kabupaten Lampung Selatan. Integrasi IKD dinilai memudahkan warga mengurus administrasi publik langsung via ponsel pintar.

Di momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI, Agus berharap digitalisasi kependudukan dapat memangkas sekat birokrasi hingga ke tingkat kecamatan dan desa.

"Keberhasilan pemanfaatan data kependudukan bukan sekadar canggihnya sistem, tapi sejauh mana masyarakat merasakan manfaat nyatanya. Kami terus memperkuat koordinasi dengan Pemda agar pelayanan publik makin mudah dan pasti," pungkasnya.