Pemerintah Jangan Gengsi Terima Bantuan Asing untuk Padamkan Karhutla

Pemerintah diminta tidak gengsi menerima bantuan dari negara lain untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia.

Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio, menilai langkah paling utama saat ini adalah memastikan api segera dipadamkan, terlebih jika kemampuan anggaran dan peralatan pemerintah terbatas.

"Kalau pemerintah tidak mampu karena anggaran tidak ada, ya bantuan-bantuan itu terimalah," kata Agus saat ditemui redaksi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 26 Agustus 2026.

Menurutnya, pemerintah dapat memanfaatkan bantuan negara tetangga yang memiliki peralatan dan teknologi untuk menangani karhutla. Salah satunya Malaysia yang memiliki pesawat pemadam kebakaran yang dapat mengambil air dalam waktu cepat untuk kemudian digunakan memadamkan api.

"Malaysia punya kapal penyemprot dari atas, pesawat udara yang cepat sekali mengambil air. Ya itu dipakai," ujarnya.

Agus juga menilai negara lain yang memiliki perusahaan perkebunan beroperasi di Indonesia semestinya ikut bertanggung jawab dalam penanganan karhutla.

"Mereka juga harus bertanggung jawab karena kebun mereka juga banyak di sini. Persoalan apakah terbakar atau tidak itu persoalan lain. Yang utama sekarang adalah padamkan," tegasnya.

Di sisi lain, Agus menilai perdebatan mengenai perlu atau tidaknya menetapkan karhutla sebagai bencana nasional masih terbuka. Menurut dia, keputusan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga memiliki konsekuensi politis.

"Terkait perlunya menetapkan status bencana nasional ini kan masih debatable. Itu banyak unsur politisnya," katanya.

Agus juga menyoroti posisi Menteri Kehutanan dalam penanganan karhutla. Menurutnya, Menhut merupakan pihak yang paling bertanggung jawab terhadap persoalan tersebut dan seharusnya dapat memberikan penjelasan langsung kepada Presiden mengenai kondisi di lapangan.

"Menhut paling bertanggung jawab terkait kejadian karhutla ini. Dan dia harusnya selalu ada di samping Presiden, jelaskan kenapa begini, kenapa begitu," tandasnya.