Berita

Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). (Foto: istimewa)

Politik

Pemerintah Jangan Gengsi Terima Bantuan Asing untuk Padamkan Karhutla

RABU, 26 AGUSTUS 2026 | 14:30 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pemerintah diminta tidak gengsi menerima bantuan dari negara lain untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia.

Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio, menilai langkah paling utama saat ini adalah memastikan api segera dipadamkan, terlebih jika kemampuan anggaran dan peralatan pemerintah terbatas.

"Kalau pemerintah tidak mampu karena anggaran tidak ada, ya bantuan-bantuan itu terimalah," kata Agus saat ditemui redaksi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 26 Agustus 2026.


Menurutnya, pemerintah dapat memanfaatkan bantuan negara tetangga yang memiliki peralatan dan teknologi untuk menangani karhutla. Salah satunya Malaysia yang memiliki pesawat pemadam kebakaran yang dapat mengambil air dalam waktu cepat untuk kemudian digunakan memadamkan api.

"Malaysia punya kapal penyemprot dari atas, pesawat udara yang cepat sekali mengambil air. Ya itu dipakai," ujarnya.

Agus juga menilai negara lain yang memiliki perusahaan perkebunan beroperasi di Indonesia semestinya ikut bertanggung jawab dalam penanganan karhutla.

"Mereka juga harus bertanggung jawab karena kebun mereka juga banyak di sini. Persoalan apakah terbakar atau tidak itu persoalan lain. Yang utama sekarang adalah padamkan," tegasnya.

Di sisi lain, Agus menilai perdebatan mengenai perlu atau tidaknya menetapkan karhutla sebagai bencana nasional masih terbuka. Menurut dia, keputusan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga memiliki konsekuensi politis.

"Terkait perlunya menetapkan status bencana nasional ini kan masih debatable. Itu banyak unsur politisnya," katanya.

Agus juga menyoroti posisi Menteri Kehutanan dalam penanganan karhutla. Menurutnya, Menhut merupakan pihak yang paling bertanggung jawab terhadap persoalan tersebut dan seharusnya dapat memberikan penjelasan langsung kepada Presiden mengenai kondisi di lapangan.

"Menhut paling bertanggung jawab terkait kejadian karhutla ini. Dan dia harusnya selalu ada di samping Presiden, jelaskan kenapa begini, kenapa begitu," tandasnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Protelindo Masuk BTEL, Kuasai 10,86 Persen Saham Bakrie Telecom

Rabu, 26 Agustus 2026 | 10:26

Prabowo ke NTT Hari Ini, Pastikan Penanganan Korban Gempa Berjalan Baik

Rabu, 26 Agustus 2026 | 10:17

Pengamat: Rekam Jejak Mumpuni Bikin KH Marsudi Syuhud Unggul di Bursa Ketum PBNU

Rabu, 26 Agustus 2026 | 10:13

Presiden Prabowo Dijadwalkan Buka Muktamar ke-35 NU Besok

Rabu, 26 Agustus 2026 | 10:12

Emas Antam Merosot Rp18.000, Satu Gram Jadi Segini

Rabu, 26 Agustus 2026 | 10:03

DEEP Ingatkan Percepatan Pemilu Harus Punya Alasan Konstitusional

Rabu, 26 Agustus 2026 | 09:55

IHSG Balik Arah ke Zona Merah, Rupiah Menguat ke Rp17.690 per Dolar AS

Rabu, 26 Agustus 2026 | 09:44

SHOW Token Dorong Transformasi Industri Hiburan Global lewat Teknologi AI dan Blockchain

Rabu, 26 Agustus 2026 | 09:21

Bursa Asia Variatif, Investor Pantau Pergerakan Timur Tengah

Rabu, 26 Agustus 2026 | 09:06

THMP Bantah Pertemuan Jokowi-Relawan Bahas Pemilu 2029

Rabu, 26 Agustus 2026 | 09:03

Selengkapnya