Haris Rusly Moti Endus Kelompok Senyap Mau Daur Ulang Prahara Agustus

Aksi massa yang direncanakan berlangsung pada 27 Agustus 2026 dinilai rentan ditumpangi kelompok tertentu. Pemrakarsa 98 Resolution Network, Haris Rusly Moti, mengendus adanya kekuatan senyap yang berupaya mereplikasi kerusuhan massa tahun lalu.

Haris menilai aksi yang mengusung isu pemberantasan korupsi dan penyitaan aset tersebut sebetulnya masih sejalan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Bahkan, kata dia, langkah pemerintah justru sudah melampaui tuntutan gerakan massa melalui tindakan tegas terhadap penyalahgunaan kewenangan hingga penyitaan aset korupsi oligarki.

Meski demikian, pemilihan tanggal aksi 27 Agustus 2026 dinilainya cukup provokatif karena memanfaatkan momentum satu tahun wafatnya pengemudi ojek online (ojol), Affan Kurniawan.

"Ada kekuatan senyap yang terobsesi mendaur ulang prahara Agustus 2025. Ada gejala halusinasi politik pada segelintir kekuatan yang melancarkan kampanye kekacauan sosial demi menciptakan krisis kepercayaan terhadap Presiden Prabowo," ujar Haris, Rabu, 26 Agustus 2026.

Mantan Komandan Relawan TKN Prabowo-Gibran ini meyakini komunitas ojol tidak akan mudah terprovokasi. Sebab, aspirasi para driver ojol telah diakomodasi baik oleh pemerintah maupun DPR RI.

Waspada Information Laundering

Aktivis 98 UGM ini juga mengingatkan publik terkait maraknya penggunaan teknik information laundering atau pencucian disinformasi untuk memanaskan situasi politik dan meruntuhkan kepercayaan publik serta pasar.

"Pencucian informasi digunakan untuk melegitimasi disinformasi dan hoaks dari media sosial agar tampak sebagai kebenaran setelah masuk ke media arus utama. Ini adalah bagian dari teknik peperangan psikologis dan kampanye destabilisasi," tegasnya.

Kendati demikian, Haris optimis upaya destabilisasi tersebut tidak akan berhasil. Ia mencontohkan prediksi sejumlah pihak yang menyebut rupiah akan terpuruk hingga Rp25.000 per Dolar AS justru tidak terbukti, di mana kondisi ekonomi dan IHSG saat ini malah menunjukkan penguatan.

Ia menegaskan, perbaikan tata kelola di berbagai sektor terus berjalan. Gerakan sosial masyarakat pun diharapkan tetap menjadi mitra kritis yang konstruktif bagi pemerintah.

"Kita butuh kerja sama dan kebersamaan untuk mengatasi problem rakyat. Gerakan sosial adalah mitra kritis pemerintah dalam menjaga kebijakan agar tidak disalahgunakan," pungkas Haris.