Berita

Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi. (Foto: RMOL)

Politik

Ongen: Budi Arie Mimpi di Siang Bolong

SELASA, 25 AGUSTUS 2026 | 15:17 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Pernyataan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi mengenai kemungkinan terjadinya perubahan politik lebih cepat dari Pemilu 2029 panen kritik. 

Aktivis 98 Yulian Paonganan alias Ongen menilai pernyataan tersebut tidak memiliki dasar yang jelas dan justru berpotensi menimbulkan spekulasi politik di tengah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Ongen, yang dikenal sebagai salah satu pengkritik keras era pemerintahan Joko Widodo, meminta Budi Arie tidak membangun narasi seolah-olah pemerintahan Prabowo tidak akan bertahan sampai 2029.


Menurut Ongen, pernyataan mengenai kemungkinan kekuasaan Prabowo berakhir sebelum masa jabatannya selesai harus memiliki dasar konstitusional dan fakta politik yang kuat, bukan sekadar berdasarkan “insting” ataupun spekulasi.

“Budi Arie jangan mimpi di siang bolong. Jangan karena kecewa atau dendam setelah kena reshuffle kemudian mengeluarkan statement yang tidak punya dasar bahwa kekuasaan Presiden Prabowo tidak sampai 2029,” kata Ongen kepada wartawan, Selasa 25 Agustus 2026.

Pernyataan Ongen tersebut muncul setelah Budi Arie dalam sebuah video yang beredar berbicara mengenai kemungkinan terjadinya perubahan politik sebelum 2029.

Budi Arie bahkan menyebut dirinya telah menyampaikan kepada Jokowi bahwa insting politiknya melihat sesuatu yang “lebih cepat dari 2029”.

Namun, pernyataan tersebut menjadi sorotan karena sebelumnya Budi Arie juga menegaskan bahwa Projo tetap mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran sampai 2029.

Ongen pun menegaskan bahwa Presiden Prabowo memperoleh mandat melalui Pemilu 2024 dan masa pemerintahan hasil pemilu tersebut secara konstitusional berlangsung hingga 2029.

Karena itu, menurut dia, pernyataan tentang kemungkinan berakhirnya pemerintahan sebelum 2029 tidak boleh diperlakukan sebagai sekadar permainan wacana.

“Kalau ada kritik kepada Prabowo, silakan. Kalau ada evaluasi terhadap pemerintah, silakan. Tetapi jangan membuat seolah-olah pemerintahan Prabowo akan jatuh atau berakhir sebelum 2029 tanpa menjelaskan dasar dan mekanismenya,” demikian Ongen.

Populer

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Cek Siaran Langsung Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026

Selasa, 22 September 2026 | 02:21

DPRD DKI Apresiasi Kebijakan Penutupan TPS Ilegal

Selasa, 22 September 2026 | 02:01

Indonesia Rebut 7 Medali di Aichi-Nagoya

Selasa, 22 September 2026 | 01:42

Ditjen AHU Perkuat Pengawasan Korporasi

Selasa, 22 September 2026 | 01:23

Wamendagri Ribka Haluk Berduka Tiga ASN Jadi Korban KKB

Selasa, 22 September 2026 | 01:01

Hasil Audit BPK Ditunggu dalam Kasus Toba Pulp Lestari

Selasa, 22 September 2026 | 00:37

Tiga Bulan Nganggur, Karyawan De Club Arjuna Geruduk Balai Kota

Selasa, 22 September 2026 | 00:26

Kejagung Periksa Dirut PT Migas Kota Bekasi terkait Dugaan Korupsi KSO

Selasa, 22 September 2026 | 00:01

80 Negara Siap Hadapi Wajib Sertifikasi Halal

Senin, 21 September 2026 | 23:47

KPK Harus Periksa Nusron Wahid demi Kepastian Hukum

Senin, 21 September 2026 | 23:31

Selengkapnya