Berita

Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi. (Foto: RMOL)

Politik

Ongen: Budi Arie Mimpi di Siang Bolong

SELASA, 25 AGUSTUS 2026 | 15:17 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Pernyataan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi mengenai kemungkinan terjadinya perubahan politik lebih cepat dari Pemilu 2029 panen kritik. 

Aktivis 98 Yulian Paonganan alias Ongen menilai pernyataan tersebut tidak memiliki dasar yang jelas dan justru berpotensi menimbulkan spekulasi politik di tengah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Ongen, yang dikenal sebagai salah satu pengkritik keras era pemerintahan Joko Widodo, meminta Budi Arie tidak membangun narasi seolah-olah pemerintahan Prabowo tidak akan bertahan sampai 2029.


Menurut Ongen, pernyataan mengenai kemungkinan kekuasaan Prabowo berakhir sebelum masa jabatannya selesai harus memiliki dasar konstitusional dan fakta politik yang kuat, bukan sekadar berdasarkan “insting” ataupun spekulasi.

“Budi Arie jangan mimpi di siang bolong. Jangan karena kecewa atau dendam setelah kena reshuffle kemudian mengeluarkan statement yang tidak punya dasar bahwa kekuasaan Presiden Prabowo tidak sampai 2029,” kata Ongen kepada wartawan, Selasa 25 Agustus 2026.

Pernyataan Ongen tersebut muncul setelah Budi Arie dalam sebuah video yang beredar berbicara mengenai kemungkinan terjadinya perubahan politik sebelum 2029.

Budi Arie bahkan menyebut dirinya telah menyampaikan kepada Jokowi bahwa insting politiknya melihat sesuatu yang “lebih cepat dari 2029”.

Namun, pernyataan tersebut menjadi sorotan karena sebelumnya Budi Arie juga menegaskan bahwa Projo tetap mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran sampai 2029.

Ongen pun menegaskan bahwa Presiden Prabowo memperoleh mandat melalui Pemilu 2024 dan masa pemerintahan hasil pemilu tersebut secara konstitusional berlangsung hingga 2029.

Karena itu, menurut dia, pernyataan tentang kemungkinan berakhirnya pemerintahan sebelum 2029 tidak boleh diperlakukan sebagai sekadar permainan wacana.

“Kalau ada kritik kepada Prabowo, silakan. Kalau ada evaluasi terhadap pemerintah, silakan. Tetapi jangan membuat seolah-olah pemerintahan Prabowo akan jatuh atau berakhir sebelum 2029 tanpa menjelaskan dasar dan mekanismenya,” demikian Ongen.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Negeri Para Bocil

Kamis, 27 Agustus 2026 | 06:14

DPR Tidak Boleh Hadapi Pendemo dengan Pendekatan Keamanan

Kamis, 27 Agustus 2026 | 06:02

Tak Benar Yayasan Syarif Hidayatullah Berkonflik dengan UIN Jakarta

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:45

Desil DTSEN Tak Boleh Merugikan Rakyat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:34

Beban Kesehatan Karhutla Tembus Rp120 Triliun

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:22

Pejabat Jangan Merasa Sok Tahu Persoalan Rakyat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:12

Jokowi seperti Gelisah dengan Pernyataan Budi Arie

Kamis, 27 Agustus 2026 | 04:28

Dinas Perumahan Harus Bergerak Cepat Tuntaskan Masalah Warga Taman Rasuna

Kamis, 27 Agustus 2026 | 04:16

Naik Motor dari Indramayu, Konten Kreator Ini Semangat Ikut Demo di DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 04:00

Polri Kumpulkan Donasi Rp12,6 Miliar untuk NTT

Kamis, 27 Agustus 2026 | 03:46

Selengkapnya