Demonstrasi di kawasan Senen, Jakarta Pusat, pada Jumat dini hari, 28 Agustus 2025. (Foto: RMOL)
Isu potensi kerusuhan di Jakarta yang belakangan kembali ramai dengan narasi “Rusuh Agustus Jilid II”, merupakan upaya menciptakan situasi panik di masyarakat sekaligus memancing emosi publik.
Demikian pandangan Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan dalam keterangannya, Senin 24 Agustus 2026.
"Jangan takut, tetapi tetap waspada. Kita harus bisa membedakan antara ancaman keamanan yang nyata dengan perang narasi di media sosial,” ujar Iwan.
Iwan melihat, sejauh ini narasi mengenai potensi kerusuhan jauh lebih masif beredar di ruang media sosial (medsos), dibandingkan dengan indikator nyata di lapangan.
Dari sisi komunikasi publik, Iwan meyakini adanya pola yang patut diperhatikan dalam penyebaran isu kerusuhan Agustus Jilid II.
Yakni, narasi mengenai kerusuhan tidak hanya muncul sekali, tetapi diproduksi berulang, diperkuat melalui berbagai akun, kemudian diarahkan untuk membangun persepsi dan emosi publik.
“Narasi tertentu terus diulang, diperbesar, kemudian didorong oleh jaringan akun dan buzzer. Ini yang harus diwaspadai,” kata Iwan.
Di samping itu, Iwan memandang dalam perspektif keamanan-sosial-politik, medsos saat ini dapat menjadi ruang mobilisasi opini sekaligus mobilisasi emosi. Karena itu, aparat penegak hukum dan intelijen perlu melakukan pemetaan terhadap pola penyebaran konten provokatif.
“Secara akademis, pola penyebaran informasi, momentum, tema yang digunakan, hingga jaringan akun yang menyebarkannya dapat menjadi indikator untuk membaca kemungkinan adanya aktor atau kepentingan tertentu," kata Iwan.
"Tetapi jangan kemudian kita melakukan tuduhan tanpa bukti. Kalau ada dugaan pelanggaran hukum, tentu harus dibuktikan melalui proses hukum,” sambungnya.
Lebih lanjut, Iwan mengingatkan bahwa bahaya terbesar saat ini justru ketika masyarakat terjebak dalam kepanikan akibat informasi yang belum terbukti.
Karena itu, Iwan mengimbau masyarakat tidak ikut menyebarluaskan konten yang belum terverifikasi, terutama informasi yang berisi ajakan melakukan kekerasan, provokasi, atau klaim mengenai kerusuhan yang tidak memiliki sumber jelas.
“Jangan sampai karena terlalu sering diberi narasi tentang kerusuhan, masyarakat kemudian percaya bahwa kerusuhan pasti terjadi. Ini berbahaya," kata Iwan.
