Penempatan Badan Usaha Khusus (BUK) Migas langsung di bawah Presiden dinilai dapat memperkuat kewenangan sekaligus memangkas hambatan birokrasi yang selama ini menghambat kegiatan eksplorasi dan produksi migas.
Sekretaris Jenderal Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI) periode 2016-2022, Hadi Ismoyo menilai struktur tersebut diperlukan untuk memperkuat posisi BUK Migas dalam menjalankan tugas menjaga ketahanan energi nasional.
Menurut Hadi, eksplorasi dan produksi migas merupakan kegiatan kompleks yang melibatkan banyak kementerian dan lembaga. Karena itu, dibutuhkan kewenangan yang kuat untuk mempercepat pengambilan keputusan.
"Hambatan terbesar dalam eksplorasi kecuali faktor finance adalah hambatan birokrasi baik lateral maupun vertikal. Banyak terkait perizinan di banyak Department. Ini sangat membuat frustasi operation di lapangan. Semua ini hanya bisa dipercepat dengan komando yang kuat selevel Presiden," ujar Hadi kepada
RMOL, Senin, 24 Agustus 2026.
Ia mengatakan persoalan eksplorasi menjadi penting karena produksi migas nasional terus menurun dalam 10 tahun terakhir. Menurutnya, kegiatan eksplorasi selama ini belum menghasilkan temuan signifikan, terutama di wilayah yang jauh dari area produksi.
"Sebagaimana diketahui dalam 10 tahun terakhir produksi Migas Nasional turun terus. Akar masalahnya adalah kegiatan Eksplorasi yang terus menerus. Memang ada kegiatan explorasi namun tidak significant discovery-nya dilakukan di area-area dekat production area," katanya.
Hadi menilai percepatan eksplorasi membutuhkan keberanian mengambil risiko untuk menemukan cadangan migas berukuran besar. Tanpa penemuan raksasa seperti Banyu Urip Field, target produksi 1 juta barel per hari pada 2035-2040 dinilai sulit tercapai.
Di sisi lain, keberadaan BUK Migas di bawah Presiden dinilai dapat mempercepat proses pengambilan keputusan karena sejalan dengan agenda ketahanan energi pemerintah.
"Di bawah Presiden, kecepatan keputusan akan sangat mudah dibuat karena visi Presiden adalah Ketahanan Pangan dan Ketahanan Energi," ujar Hadi.
Meski demikian, Hadi menekankan BUK Migas harus steril dari kepentingan politik dan diisi tenaga profesional yang mengedepankan profesionalisme, transparansi, serta akuntabilitas.
Ia juga mengingatkan agar tidak terjadi rangkap peran antara regulator dan operator yang dapat memunculkan konflik kepentingan.
Menurutnya, aturan main yang jelas akan membangun kepercayaan investor dan menciptakan iklim investasi eksplorasi dan produksi migas yang kondusif.
