Berita

Mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas dan tiga terdakwa lainnya di sidang perlawanan atas dakwaan korupsi kuota haji (Foto: RMOL/Jamaludin Akmal)

Hukum

Pendukung Gus Yaqut Bersholawat Jelang Sidang Perlawanan Dakwaan Korupsi Kuota Haji

SELASA, 18 AGUSTUS 2026 | 10:57 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Pendukung mantan Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut ramai-ramai melantunkan Sholawat Asyghil saat Gus Yaqut bersama tiga terdakwa lainnya memasuki ruang sidang M Hatta Ali Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa, 18 Agustus 2026.

Pantauan RMOL, lantunan Sholawat Asyghil terdengar saat Gus Yaqut tiba dan berjalan menuju ruang persidangan. Kedatangannya juga disambut kerabat dan keluarganya yang telah berada di lokasi.

Sejumlah pendukung dan kerabat terlihat menyalami Gus Yaqut. Sebagian lainnya bahkan memberikan pelukan sebelum Gus Yaqut itu duduk di ruang sidang.


Setelah berada di ruang persidangan, Yaqut kemudian duduk bersama terdakwa lainnya. Terlihat pula Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex selaku mantan Staf Khusus Menag. Gus Alex tampak ikut bersama-sama membacakan Sholawat Asyghil bersama para pendukung yang berada di ruang sidang.

Sidang perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 tersebut dijadwalkan berlangsung pukul 10.15 WIB. Agenda persidangan hari ini yakni penyampaian perlawanan dari Gus Yaqut dan terdakwa lainnya terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sidang ini menjadi tahapan lanjutan setelah JPU KPK membacakan surat dakwaan terhadap Gus Yaqut dalam sidang perdana pada pekan lalu, Selasa, 11 Agustus 2026.

Dalam dakwaannya, JPU KPK menyebut Gus Yaqut bersama tiga terdakwa lainnya, yakni Gus Alex, Ismail Adham selaku Direktur Operasional Maktour, dan Asrul Azis Taba selaku Ketua Umum Kesthuri yang juga Komisaris PT Raudah Eksati Utama, melakukan perbuatan melawan hukum terkait pengelolaan kuota haji tambahan.

JPU mendakwa perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp622.090.207.166,41 atau sekitar Rp622 miliar berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Selain itu, Gus Yaqut juga didakwa memperkaya diri sendiri sebesar 271.500 dolar Amerika Serikat (AS).

Tidak hanya Yaqut, JPU juga mendakwa sejumlah pihak memperoleh keuntungan dari perkara tersebut. Gus Alex disebut menerima 5.233.800 Dolar AS dan Rp330 juta, Rizky Fisa Abadi sebesar 475.000 Dolar AS dan Rp50 juta, Abdul Muhyi sebesar 308.500 Dolar AS, serta Ridwan Kurniawan sebesar 512.500 dolar AS dan Rp250 juta.

Kemudian Iyah Nuriyah disebut menerima 70.000 Dolar AS, Doddy Suhada 59.500 Dolar AS, Kamal 3.000 Dolar AS, Adam Fakih Mukodam 3.000 Dolar AS, Bambang Sutrisno 80.000 Dolar AS, dan Hud Rifky Assegaf 130.000 Dolar AS.

Selanjutnya Anjas Asmara disebut menerima 30.000 Dolar AS, Hafiz 94.600 dolar AS, Makki Abdul Sholeh 5.000 Dolar AS, Roy Kurniawan 18.500 Dolar AS, Rachmat Wildan 7.000 Dolar AS, serta Farid Aljawi 52.500 Dolar AS.

JPU juga mendakwa Ahmad Taufik menerima 126.200 Dolar AS, Muzaki Kholis 84.500 Dolar AS, Badrusalam 4.500 Dolar AS, dan Muhamad Zaki Yamani sebesar Rp353,6 juta.

Selain itu, Amaluddin Wahab disebut menerima 602.600 Dolar AS, Syihabbul Muttaqin 493.400 Dolar AS, Tauhid Hamdi 20.000 Dolar AS, Ali Makki 19.600 Dolar AS, serta Buchori Yusuf 56.000 Dolar AS.

Perkara tersebut juga disebut memberikan keuntungan kepada korporasi. JPU mendakwa Koperasi Perahu memperoleh 26.500 Dolar AS, sedangkan 313 Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) disebut memperoleh keuntungan sebesar Rp478.173.058.166,41 atau Rp478,17 miliar.

Dalam dakwaannya, jaksa menyebut pengisian kuota haji khusus tambahan tahun 2023 dan 2024 dilakukan dengan jemaah haji khusus tanpa masa tunggu dan jemaah haji khusus dengan masa tunggu yang tidak sesuai mekanisme.

Jaksa juga mendakwa pengisian tersebut dilakukan untuk mengakomodasi permintaan asosiasi PIHK dan disertai penerimaan fee percepatan dari para jemaah.

Khusus tahun 2024, Gus Yaqut didakwa mengalihkan dan mengatur pembagian kuota haji tambahan sebanyak 20.000 jemaah menjadi 50 persen untuk haji reguler dan 50 persen untuk haji khusus tanpa landasan kajian teknis.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

Yang Rada Gila

Selasa, 18 Agustus 2026 | 12:23

KPK Wanti-wanti Bantuan Korban Gempa NTT Jangan Dikorupsi

Selasa, 18 Agustus 2026 | 12:17

Utang Luar Negeri RI Tembus Rp8.090 Triliun di Triwulan II 2026

Selasa, 18 Agustus 2026 | 12:10

Putin dan Prabowo Bakal Gelar Pertemuan di Vladivostok Awal September

Selasa, 18 Agustus 2026 | 12:09

Pembukaan Rapat Paripurna Diawali Ucapan Duka Cita untuk Korban Gempa

Selasa, 18 Agustus 2026 | 12:06

Menanti Nasib Investasi INA-SRF Usai Menang Gugatan Lawan Kimia Farma

Selasa, 18 Agustus 2026 | 12:02

Penangguhan Penahanan Asrul Azis Taba Ditolak

Selasa, 18 Agustus 2026 | 11:56

BPK Dorong Tata Kelola Kementerian Hukum Naik Kelas

Selasa, 18 Agustus 2026 | 11:46

Kelahiran Anak Gajah Sumatera di Padang Sugihan Jadi Kado Istimewa HUT RI

Selasa, 18 Agustus 2026 | 11:40

Pelemahan Rupiah Bisa Tekan Subsidi hingga Inflasi

Selasa, 18 Agustus 2026 | 11:34

Selengkapnya