Presiden Prabowo Subianto. (Foto: Setpres)
Pemerintah dituntut serius menindak aktivitas pertambangan ilegal. Hal ini menyusul pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait keberadaan sekitar 1.000 tambang timah , termasuk di Bangka Belitung.
Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur menilai bahwa pernyataan Kepala Negara tersebut sedianya dijadikan momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh.
Namun, Isnur mewanti-wanti agar penertiban tambang ilegal dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait.
Ia mengingatkan, jangan sampai penanganan tambang ilegal justru menimbulkan persoalan baru berupa semakin luasnya keterlibatan aparat militer dalam urusan sipil.
"Jadi jangan sampai kemudian ini menimbulkan masalah baru ya," kata Isnur kepada wartawan, Senin 17 Agustus 2026.
Isnur menilai pemerintah tidak cukup hanya memberikan instruksi kepada TNI dan Polri untuk memberantas tambang ilegal. Menurutnya, persoalan tersebut juga berkaitan dengan kewenangan sejumlah kementerian dan pemerintah daerah.
Aktivis HAM jebolan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu bahkan menyoroti dugaan keterlibatan oknum aparat dalam aktivitas pertambangan ilegal yang selama ini berkembang di sejumlah daerah.
"Kenapa masalah baru? Karena bisa jadi, justru selama ini TNI Polri adalah beking dalam penambangan ilegal gitu," kata Isnur.
Atas dasar itu, Isnur meminta penanganan pertambangan ilegal dilakukan secara lintas sektor. Selain aparat penegak hukum, pemerintah daerah serta kementerian yang memiliki kewenangan di bidang lingkungan hidup, kehutanan, dan pertanahan harus dilibatkan.
"Jadi ini harus bukan instruksinya kepada TNI Polri, tapi kepada seluruh stakeholder. Kepada Kepulauan Daerah, kepada Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Kehutanan, Menteri Agraria gitu," kata Isnur.
"Jadi hati-hati juga, justru mau timbul masalah baru, akhirnya menambah militerisasi lah kira-kira gitu," sambungnya.
Lebih lanjut, Isnur menilai persoalan lain yang perlu dibenahi adalah potensi praktik bisnis yang melibatkan oknum TNI dan Polri.
Menurutnya, larangan terhadap aparat untuk terlibat dalam kegiatan bisnis harus ditegakkan secara serius.
"Karena problemnya selama ini memang polisi TNI itu berbisnis gitu, itu yang menjadi masalah banyak beking di mana-mana," pungkas Isnur.
Sebelumnya, Presiden Prabowo menyinggung persoalan tambang ilegal dan meminta Panglima TNI serta Kapolri mengusut dugaan keterlibatan pejabat TNI dan Polri.
Prabowo menyebut pemerintah telah menutup sekitar 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung. Ia mempertanyakan bagaimana aktivitas ilegal dalam jumlah besar tersebut dapat berlangsung tanpa diketahui pejabat terkait.
"Tidak mungkin 1000 tambang berjalan ilegal tanpa pejabat kepolisian dan pejabat polisi," kata Prabowo dalam pidatonya di Sidang Tahunan MPR 2026, pada Jumat 14 Agustus 2026.
