Berita

Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). (Foto: RMOL/Alifia)

Nusantara

PEKKA:

Program MBG Bikin Harga Sembako Tak Stabil

SENIN, 17 AGUSTUS 2026 | 18:31 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Keluhan terkait mahalnya harga kebutuhan pokok disuarakan masyarakat di tengah perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia.

Salah satu anggota Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), Zubaedah, menyoroti kebijakan pemerintah, khususnya program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat.

Ia meminta pemerintah mengevaluasi kembali program tersebut. Menurutnya, MBG justru hanya menguntungkan segelintir pihak, sementara masyarakat terdampak oleh harga sembako yang  belum stabil.


"MBG itu menguntungkan segelintir orang, dan dampaknya ke masyarakat besar seperti bahan sembako yang tidak pernah stabil," kata Zubaedah kepada RMOL di Kawasan Monas, Jakarta Pusat, Senin 17 Agustus 2026.

Zubaedah mengatakan, pemerintah seharusnya memperbaiki akses pendidikan sekaligus memberikan pelatihan keterampilan secara gratis kepada masyarakat. 

Sementara untuk pemenuhan gizi anak, menurutnya, dapat menjadi tanggung jawab masing-masing keluarga.

"Jadi (pemerintah) bisa bantu lewat pendidikan yang lebih baik, kursus yang lebih baik, tanpa ada pembayaran," kata Zubaedah.

Menurut Zubaedah, pemerintah perlu melihat kondisi anak-anak yang berada di luar bangku sekolah, termasuk anak-anak pemulung yang masih banyak ditemui di berbagai tempat.

"Apakah pemerintah sudah melihat anak-anak pemulung di mana-mana? Itu sih harapan saya ke depan," kata Zubaedah.

Karena itu, Zubaedah meminta pemerintah melakukan kajian  terhadap pelaksanaan MBG. Ia bahkan berharap program tersebut dihentikan apabila dinilai tidak memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.

"Kalau besar harapan saya, harusnya MBG itu hilang, hilang, hilang," pungkas Zubaedah.

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Boikot Raffi Ahmad-Willie Salim Cederai Nilai Demokrasi

Senin, 02 November 2026 | 20:11

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

KPK Bongkar Dugaan Akal-akalan Cukai Rokok PT Djarum Sejak 2010

Senin, 02 November 2026 | 15:43

UPDATE

IHSG Terkoreksi 1,97 Persen, Mayoritas Saham Berakhir di Zona Merah

Jumat, 06 November 2026 | 12:31

Ekonom Soroti Potensi Konflik Kepentingan CIO Danantara

Jumat, 06 November 2026 | 12:22

Menperin Ungkap Strategi Hadapi Tekanan Industri Tembakau

Jumat, 06 November 2026 | 12:11

Ketum Partai dan Pejabat yang Terlibat Penyadapan Presiden Harus Jadi Tersangka

Jumat, 06 November 2026 | 12:01

Di Tengah Polemik Ijazah, Pengaruh Politik Jokowi Masih Jadi Perhatian

Jumat, 06 November 2026 | 11:51

Bantah Narasi Deindustrialisasi, Menperin: Industri RI Tidak Gelap

Jumat, 06 November 2026 | 11:40

Indonesia-Somalia Bahas Peluang Kerja Sama Perikanan hingga Keamanan Maritim

Jumat, 06 November 2026 | 11:34

Cokbang Buka Peluang Ekonomi Baru dari Kakao Sabang

Jumat, 06 November 2026 | 11:30

KPK Periksa Komisaris PT Murakabi Media Indonesia di Kasus Asuransi Pelni

Jumat, 06 November 2026 | 11:29

Utang Paylater Masyarakat di Bank Tembus Rp31,5 Triliun hingga September 2026

Jumat, 06 November 2026 | 11:16

Selengkapnya