Berita

Ilustrasi

Hukum

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

SENIN, 17 AGUSTUS 2026 | 14:30 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Indonesia Police Watch (IPW) menyoroti dugaan penghadangan aparat kepolisian oleh Satuan Lapangan (Satlap) Tri Cakti saat menggerebek gudang penyimpanan pasir timah diduga akan diselundupkan di Belitung.

Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso menilai aksi dugaan penghadangan aparat kepolisian oleh kelompok yang mengatasnamakan Satlap Tri Cakti dalam penegakan hukum di wilayah Belitung ini merupakan fenomena berulang.

"Kalau di wilayah ada yang mengatasnamakan Satlap Tri Cakti menghalangi kepolisian dalam rangka penegakan hukum, itu satu fenomena berulang," kata Sugeng kepada wartawan, Senin 17 Agustus 2026.


Kata Sugeng, aparatur TNI muncul dalam proses penegakan hukum yang menjadi kewenangan kepolisian mulai marak ketika pembahasan perubahan RUU TNI. 

Antara lain TNI membentuk satuan-satuan penindakan narkoba, menggerebek peredaran BBM ilegal. Sugeng menduga adanya pembiaran dari Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto terhadap anggotanya yang kerap menghalangi proses penegakan hukum oleh aparat kepolisian.

“Saya melihat ada satu pembiaran oleh Panglima TNI ketika aparaturnya masuk ke wilayah sipil,” ujarnya.

Selain itu, ia mendapat informasi bahwa prajurit TNI yang bergerak itu bukan atas perintah Panglima TNI atau satuan-satuan resmi.

“Aparat-aparat TNI yang digunakan ini bukan atas perintah panglima atau satuan resmi, tapi digunakan oleh pimpinan mantan TNI yang berhubungan erat dengan mantan Jampidsus,” ungkapnya.

Menurut dia, hal itu dapat dilihat ketika Kejaksaan Agung mengungkap kasus-kasus pemberantasan tambang timah dengan menggandeng aparat TNI.

Sugeng pun mendesak Panglima TNI dan Puspom TNI untuk melakukan pemeriksaan terhadap anggota-anggota TNI yang diduga melanggar tugas pokok dan fungsinya.

Hal tersebut sesuai perintah Presiden Prabowo Subianto, bahwa Kapolri dan Panglima TNI harus mengusut tuntas kasus penambangan timah ilegal di Bangka Belitung. Sebab, kata Prabowo, pemerintah telah menutup 1.000 tambah timah ilegal di Bangka Belitung.

“Keterlibatan TNI sampai menghalangi tugas Dittipidter Polda Babel ketika melakukan penindakan, ini menunjukkan adanya upaya menghalangi penyidikan,” tandasnya.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

KPK Panggil VP PT Valbury Asia Futures di Kasus Gratifikasi Mantan Sekjen MPR

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:31

Karhutla Ancam Orangutan, Puluhan Satwa Dievakuasi

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:23

Kepala BPGMN hingga Menkopolkam Merapat ke Istana Jelang Ratas Karhutla

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:22

Ancaman MSCI, Sudah Tepat OJK Sanksi Emiten Milik Prajogo Pangestu dan Franky Widjaja

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:20

Pemerintah Jangan Anggap Remeh Hasil Survei

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:09

Kasus Dugaan Suap, KPK Panggil Pejabat Pemkab Lombok Barat dan Staf Hotel

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:09

Roadmap IHT Dibutuhkan untuk Jamin Kepastian Usaha

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:05

Terancam Turun Kelas, BEI Temui MSCI Sore Ini

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:51

Kasus Suap Asuransi Perkapalan Pelni, KPK Panggil Petinggi Pialang Asuransi

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:45

Komisi III DPR Dukung Kapolri Dorong MUI Kaji Fatwa soal Vape

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:39

Selengkapnya