Berita

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bertindak sebagai inspektur upacara dalam upacara peringatan HUT RI di Balai Kota. (Foto; PPID).

Politik

Pramono: Kemerdekaan Harus Diisi Kerja Nyata

SENIN, 17 AGUSTUS 2026 | 10:48 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggelar upacara memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di halaman Balai Kota DKI Jakarta, Senin, 17 Agustus 2026.

Dalam upacara peringatan HUT RI ini, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bertindak sebagai inspektur upacara. Ia menyampaikan, kemerdekaan harus diisi dengan kerja nyata, terutama dalam menjaga pertumbuhan ekonomi dan menghadirkan pembangunan yang merata dan adil bagi masyarakat.

"Hari ini kita kembali diingatkan bahwa kemerdekaan bukan hanya warisan untuk dikenang dan dirayakan, melainkan amanah yang harus dijaga dan diisi dengan kerja nyata bagi masyarakat, bangsa, dan negara," ujar Pramono.


Bagi Pemprov DKI, merdeka berarti memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat agar merasa dilindungi, aman, dan nyaman di Jakarta. Jakarta, kata dia, terus berupaya mengakselerasi untuk menjadi pusat perekonomian dan kota global.

Upaya ini dilakukan, salah satunya melalui ketahanan ekonomi yang menjadi modal penting bagi keberlanjutan pembangunan.

"Maka spirit untuk jaga Jakarta ini tetap kita lanjutkan dan mudah-mudahan Jakarta tetap dalam kondisi yang terkendali dengan baik," katanya.

Ia melanjutkan, perekonomian Jakarta pada triwulan kedua 2026 tumbuh sebesar 5,52 persen dan berkontribusi 16,32 persen terhadap perekonomian nasional. Selain itu, angka inflasi tetap terjaga dan terkendali yaitu 2,5 persen.

Menurut Pramono, capaian tersebut menjadi dorongan untuk memastikan kemajuan pembangunan yang dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat.

Lebih lanjut, komitmen Pemprov DKI terhadap penguatan kualitas sumber daya manusia juga tercermin dari indeks pembangunan manusia pada 2025 yang telah mencapai 85,05.

Untuk meningkatkan kualitas SDM Jakarta, sektor pendidikan menjadi prioritas utama Pemprov DKI melalui berbagai program seperti KJP, KJMU, dan pemutihan ijazah.

Selain pendidikan, peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas juga merupakan prioritas Pemprov DKI. Hal ini diwujudkan melalui pembangunan rumah sakit berstandar internasional, salah satunya di lahan eks Rumah Sakit Sumber Waras.

Pemprov DKI juga terus berupaya menyelesaikan berbagai permasalahan perkotaan, termasuk kemacetan, banjir, kebutuhan hunian, penciptaan lapangan kerja, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.

Karena itu, pembangunan infrastruktur Jakarta terus diakselerasi. Pemprov DKI tengah menyelesaikan pembangunan transportasi terintegrasi LRT Jakarta rute Kelapa Gading-Manggarai yang rencananya akan diresmikan pada Agustus ini.

Selain itu, juga tengah dilakukan pengembangan MRT fase 2 rute Bundaran HI-Kota Tua, pembangunan pedestrian deck Dukuh Atas, serta perluasan rute Transjabodetabek dan Transjakarta hingga Kepulauan Seribu.

Meski pembangunan infrastruktur dilakukan secara masif, Pemprov DKI juga tetap memperhatikan masalah lingkungan. Pramono mengatakan, membutuhkan kolaborasi seluruh elemen masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan seperti persoalan sampah, kemarau panjang, dan keterbatasan air.

Gubernur juga menyebut, keberhasilan pembangunan yang dicapai harus diiringi kepercayaan publik kepada pemerintah. Jakarta pun berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP untuk kesembilan kalinya secara berturut-turut.

"Capaian ini adalah bentuk akuntabilitas sekaligus amanah untuk terus menjaga kepercayaan masyarakat," kata dia.

Untuk melaksanakan pembangunan jangka panjang, Pemprov DKI juga telah menyiapkan berbagai inovasi pembiayaan, salah satunya melalui skema creative financing.

"Kemerdekaan hari ini bukan lagi tentang pertempuran fisik dengan mengangkat senjata, melainkan tentang menurunkan ego untuk saling mendengar, bekerja bersama," tandas Pramono.

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Boikot Raffi Ahmad-Willie Salim Cederai Nilai Demokrasi

Senin, 02 November 2026 | 20:11

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

KPK Bongkar Dugaan Akal-akalan Cukai Rokok PT Djarum Sejak 2010

Senin, 02 November 2026 | 15:43

UPDATE

IHSG Terkoreksi 1,97 Persen, Mayoritas Saham Berakhir di Zona Merah

Jumat, 06 November 2026 | 12:31

Ekonom Soroti Potensi Konflik Kepentingan CIO Danantara

Jumat, 06 November 2026 | 12:22

Menperin Ungkap Strategi Hadapi Tekanan Industri Tembakau

Jumat, 06 November 2026 | 12:11

Ketum Partai dan Pejabat yang Terlibat Penyadapan Presiden Harus Jadi Tersangka

Jumat, 06 November 2026 | 12:01

Di Tengah Polemik Ijazah, Pengaruh Politik Jokowi Masih Jadi Perhatian

Jumat, 06 November 2026 | 11:51

Bantah Narasi Deindustrialisasi, Menperin: Industri RI Tidak Gelap

Jumat, 06 November 2026 | 11:40

Indonesia-Somalia Bahas Peluang Kerja Sama Perikanan hingga Keamanan Maritim

Jumat, 06 November 2026 | 11:34

Cokbang Buka Peluang Ekonomi Baru dari Kakao Sabang

Jumat, 06 November 2026 | 11:30

KPK Periksa Komisaris PT Murakabi Media Indonesia di Kasus Asuransi Pelni

Jumat, 06 November 2026 | 11:29

Utang Paylater Masyarakat di Bank Tembus Rp31,5 Triliun hingga September 2026

Jumat, 06 November 2026 | 11:16

Selengkapnya