Jumhur: Lanskap Geopolitik Bergeser, Global South Ikut Tentukan Aturan Lingkungan Hidup Dunia

Kekuatan dunia yang sedang bangkit tengah menerjemahkan tata kelola iklim ke dalam daya saing dan keamanan. Indonesia, bersama Brasil, Rusia, India, Tiongkok, Afrika Selatan, dan kekuatan-kekuatan lain yang bergabung dalam platform BRICS tidak lagi sekadar menjadi penerima aturan (rule-taker) dari rezim iklim. Melainkan telah bertransformasi menjadi pembentuk aturan (rule-shaper).

Demikian disampaikan Menteri Lingkungan Hidup Moh. Jumhur Hidayat di New Delhi, India, Senin, 17 Agustus 2026.

Jumhur berada di New Delhi untuk menghadiri pertemuan Menteri Lingkungan Hidup negara-negara anggota BRICS yang akan dilaksanakan pada hari Senin dan Selasa, 17 dan 18 Agustus 2026.

Dalam kegiatan ini Jumhur didampingi sejumlah pejabat Kementerian LH seperti Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon Ary Sudijanto, Direktur Pengurangan Sampah dan Pengembangan Ekonomi Sirkular Agus Rusly, Direktur Pengendalian Kebakaran Lahan Dasrul Chaniago, Direktur Mobilisasi Sumber Daya Pengendalian Perubahan Iklim Irawan Asaad, dan Tenaga Ahli Menteri Bidang Diplomasi Lingkungan Teguh Santosa.

Melanjutkan penjelasannya, Jumhur mengatakan, dalam pandangan Indonesia lanskap geopolitik global saat ini menuntut pergeseran paradigma yang mendasar dalam cara negara-negara berkembang menyikapi isu lingkungan. Selama dekade terakhir, negosiasi iklim internasional kerap didominasi oleh beban kewajiban semata tanpa diimbangi oleh dukungan finansial dan teknologi yang memadai dari negara maju.

Namun, dinamika tersebut kini telah bergeser secara signifikan seiring dengan kebangkitan ekonomi kawasan selatan global (Global South). Kekuatan-kekuatan ekonomi baru tidak lagi melihat isu keberlanjutan sebagai pembatas pertumbuhan, melainkan sebagai fondasi utama bagi arsitektur ekonomi masa depan yang lebih kokoh dan mandiri.

Lebih lanjut, Jumhur memaparkan sejumlah poin krusial yang menjadi landasan strategis bagi Indonesia dan aliansi BRICS dalam memperkuat posisi tawar di kancah internasional:

Aksi iklim, sebutnya, bukanlah pusat biaya yang harus diminimalkan. Melainkan, ini adalah pengungkit untuk daya saing industri dan ekonomi -- pengolahan mineral kritis, rantai pasok kendaraan listrik (EV), manufaktur terbarukan, dan pasar karbon semuanya adalah bidang di mana kebijakan iklim dan strategi ekonomi kini bertemu.

“Tata kelola lingkungan juga merupakan masalah keamanan nasional dan regional. Artinya, integritas sumber daya hutan dan air, ketahanan pangan dan energi, serta ketahanan terhadap perpindahan penduduk akibat perubahan iklim adalah aset strategis, bukan masalah sampingan,” ujar Jumhur.

Sejak BRICS mewakili porsi besar dari populasi global, emisi, dan pertumbuhan PDB, kredibilitas blok ini terhadap iklim, sambung Jumhur lagi, akan semakin membentuk klaim yang lebih luas untuk mereformasi tata kelola global. Indonesia memiliki kepentingan untuk memastikan hal ini berjalan dengan benar.

Karena itu, kerangka yang disarankan delegasi Indonesia dalam forum ini menegaskan komitmen nasional yang progresif.

“Indonesia berharap dapat melihat kepemimpinan iklim di antara kekuatan-kekuatan yang sedang bangkit bukan sebagai beban yang ditanggung bersama, melainkan sebagai peluang kompetitif dan strategis yang harus diraih bersama,” ujar Jumhur.

Melalui keikutsertaan aktif dalam forum BRICS ini, Indonesia optimistis dapat menjalin kerja sama konkret yang saling menguntungkan sekaligus memastikan transisi hijau global tetap berjalan secara adil dan berkeadilan bagi negara-negara berkembang.