Berita

Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto. (Foto: Istimewa)

Nusantara

Pemerintah Kerahkan Personel Gabungan ke Daerah Terdampak Gempa NTT

SABTU, 15 AGUSTUS 2026 | 21:50 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pemerintah mulai mengerahkan personel gabungan untuk mempercepat penanganan bencana gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo di Laut Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Sabtu, 15 Agustus 2026.

Langkah itu menjadi salah satu hasil rapat koordinasi yang digelar pemerintah pada pukul 14.00 WIB, dengan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga terkait.

Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan, seluruh unsur terkait akan mengerahkan personel untuk membantu Pemerintah Provinsi NTT dan pemerintah kabupaten/kota yang terdampak langsung bencana.


Rapat koordinasi tersebut dihadiri Menteri Kesehatan, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Perhubungan, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kepala BNPB, BMKG, Basarnas, unsur TNI/Polri, Forkopimda NTT, pemerintah kabupaten/kota terdampak, BPBD, hingga Kementerian Sosial.

“Dalam Rapat Koordinasi awal pertama ini masing-masing akan mengerahkan personelnya langsung membantu Pemprov NTT dan Pemda Kabupaten/Kota terdampak langsung ke daerah bencana,” kata Suharyanto.

Menurutnya, pengerahan personel tersebut dilakukan untuk memastikan penanganan di lapangan dapat berjalan secara terpadu, terutama di wilayah yang terdampak langsung gempa.

BNPB bersama unsur pemerintah pusat juga akan melakukan koordinasi lanjutan setelah tiba di NTT. 

Adapun, Suharyanto mengatakan dirinya akan bertolak ke NTT bersama Menko PMK pada malam hari menggunakan pesawat komersial.

"Kami dan saya Kepala BNPB nanti malam menggunakan pesawat komersial akan segera berangkat dan direncanakan besok pagi sesampainya di NTT di Kupang lanjut di Ende," ujarnya.

Setibanya di NTT, pemerintah berencana menggelar rapat koordinasi tingkat provinsi dan kabupaten/kota guna memastikan kebutuhan penanganan darurat dapat segera dipetakan dan ditindaklanjuti.

"Di sana kami juga akan menggelar Rakor tingkat provinsi dan kabupaten/kota," demikian Suharyanto.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

UPDATE

Pajak Karbon Motor Bensin Bisa Tekan Emisi dan Ketergantungan Impor BBM

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 14:25

Istana Sampaikan Duka Cita atas Gempa NTT, Gerak Cepat Lakukan Penanganan

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 14:19

Gempa NTT: Gudang Bulog Hancur, Manggarai Butuh 30 Ton Beras

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 14:02

Akses Jalan Rusak, Komisi V DPR Minta Evakuasi Via Udara Jangkau Korban Gempa NTT

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 14:00

Gempa NTT, Komisi V DPR Minta BMKG-Basarnas Konsolidasikan Bantuan SAR dari Provinsi Terdekat

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:55

Persiapan HUT ke-81 RI di Istana Merdeka Capai 99 Persen

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:52

Update Gempa NTT: 14 Warga Meninggal Dunia

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:41

Purbaya Sebut Dana Transfer ke Daerah Naik Jadi Rp735 Triliun Tahun Depan

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:38

Komisi V DPR Minta BMKG Aktif Update Situasi Gempa NTT

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:32

Terkuak! Alasan Kapal Pesiar Mewah Haji Isam Dipasangi Logo Kemhan

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:17

Selengkapnya