Wakil Ketua DPD, Yorrys Raweyai. (Foto: Istimewa)
Wakil Ketua DPD, Yorrys Raweyai, menyampaikan duka mendalam atas musibah gempa bumi yang melanda wilayah Nusa Tenggara Timur pada Sabtu 15 Agustus 2026.
Yorrys mengimbau seluruh pihak, termasuk pemerintah pusat dan daerah, untuk melakukan koordinasi secara maksimal guna memastikan seluruh korban dan masyarakat terdampak memperoleh penanganan secara cepat dan tepat.
“Sebagai Pimpinan DPD RI, saya menyampaikan duka mendalam atas musibah gempa yang melanda wilayah NTT,” ujar Yorrys dalam keterangan tertulis di Jakarta.
Yorrys meminta pemerintah memastikan ketersediaan kebutuhan dasar masyarakat terdampak, mulai dari layanan kesehatan, makanan, air bersih, tempat pengungsian, hingga perlindungan bagi kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas.
“Pemerintah harus memastikan setiap korban memperoleh bantuan. Jangan sampai masyarakat yang berada di wilayah terdampak kesulitan mendapatkan kebutuhan dasar maupun pelayanan kesehatan,” tegasnya.
Selain bantuan darurat, Yorrys juga meminta pemerintah memastikan informasi yang disampaikan kepada masyarakat benar, akurat, dan berasal dari sumber resmi.
Hal ini, katanya, penting untuk mencegah kepanikan serta beredarnya informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan di tengah situasi pascagempa.
“Saya berharap masyarakat terdampak gempa untuk tetap berkoordinasi dengan BMKG maupun BNPB, termasuk pemerintah daerah. Masyarakat juga harus mengikuti setiap arahan dan informasi resmi terkait kondisi pascagempa,” imbuh Yorrys.
Menurutnya, penanganan bencana membutuhkan kerja sama dan koordinasi lintas lembaga. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, BMKG, TNI, Polri, tenaga kesehatan, relawan, serta seluruh unsur terkait harus bergerak bersama untuk mempercepat proses evakuasi, pencarian dan pertolongan, serta pemenuhan kebutuhan masyarakat.
Yorrys juga meminta agar proses pendataan korban dan kerusakan dilakukan secara cepat dan akurat. Data tersebut penting sebagai dasar pemerintah dalam menentukan langkah penanganan, distribusi bantuan, serta pemulihan wilayah terdampak.
“Yang paling utama saat ini adalah keselamatan masyarakat. Setiap perkembangan harus dipantau dan dilaporkan secara berkala sehingga keputusan yang diambil pemerintah benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan,” pungkasnya.
