Berita

Deklarasi Satgas Prabowonomics Panji Bangsa PKB. (Foto: RMOL)

Politik

Satgas Prabowonomics Panji Bangsa PKB Siap Kawal Program Ekonomi Prabowo

KAMIS, 13 AGUSTUS 2026 | 17:26 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Upaya mengawal kebijakan ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ditunjukan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melalui Pasukan Jihad Kebangkitan Bangsa (Panji Bangsa) dengan mendeklarasikan Satgas “Prabowonomics”.

Kehadiran satgas ini sebagai bentuk dukungan terhadap agenda ekonomi nasional yang dinilai perlu dikawal agar semakin berpihak pada pemerataan dan kesejahteraan masyarakat.

Ketua Umum Dewan Komando Pusat Panji Bangsa, Rivqy Abdul Halim, mengatakan pembentukan Satgas Prabowonomics bukan sekadar gerakan politik atau slogan semata,  melainkan upaya mendorong implementasi ekonomi konstitusi dalam kebijakan pemerintah. Hal itu disampaikannya kepada wartawan di markas PKB, Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat pada Kamis, 13 Agustus 2026.


“Satgas Prabowonomics dibentuk untuk mengawal arah baru ekonomi konstitusi untuk masa depan Indonesia, sesuai dengan hasil ijtima ulama yang direkomendasikan kepada Presiden Prabowo Subianto saat Harlah PKB ke-28 kemarin,” ujar Rivqy.

Menurut Gus Rivqy, pengawalan tersebut akan diarahkan pada program-program pemerintah yang memiliki keterkaitan langsung dengan amanat Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945. Kedua pasal tersebut, kata dia, harus menjadi pijakan penting dalam memastikan pembangunan ekonomi tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga menghadirkan pemerataan dan perlindungan sosial.

“Poinnya kita akan berada di barisan terdepan untuk mengawal dan melanjutkan program pemerintah yang merupakan implementasi dari Pasal 33 dan 34,” tegasnya.

Rivqy menambahkan, Panji Bangsa ingin memastikan semangat ekonomi konstitusi tidak berhenti sebagai gagasan di ruang diskusi. Menurutnya, ukuran keberhasilan kebijakan ekonomi pada akhirnya harus terlihat dari dampaknya terhadap masyarakat, terutama kelompok yang selama ini berada di lapisan bawah dan pelaku ekonomi rakyat.

“Kita ingin ekonomi konstitusi itu benar-benar terasa. Jangan sampai kebijakan bagus di atas kertas, tetapi manfaatnya tidak sampai ke masyarakat,” kata Rivqy.

Sementara itu, Ketua Satgas Prabowonomic, Ahmad Riyadi atau yang akrab di sapa Ary, menjelaskan bahwa satgas tersebut akan menjalankan sejumlah kegiatan yang diarahkan menjadi penggerak ekonomi konstitusi, baik dalam tataran konsep ekonomi maupun gerakan praksis. 

Agenda yang disiapkan tidak hanya berupa kajian, tetapi juga pemantauan sebagai dukungan terhadap pelaksanaan kebijakan di lapangan.

“Kita sudah mengagendakan beberapa FGD terkait kebijakan ekonomi di berbagai sektor. Selain diskusi, satgas juga akan berperan aktif memantau di lapangan secara langsung untuk memastikan program pemerintah berjalan dan tepat sasaran,” ujarnya.

Ary mengatakan, menindaklanjuti Pasca Deklarasi ini kami akan melakukan Dialog di beberapa tempat dengan beragam tema yaitu tanggal 18 Agustus Di Jawa Barat bersama kelompok Santri, 22 Agustus Di Sulawesi Selatan bersama Kepala desa dan aktivis Desa, Tanggal 28 Agustus Di Jawa Tmur bersama Komunitas Nelayan, tanggal 8 September Di Jakarta melibatkan kelompok ekonomi kreatif, tanggal 15 September di Jawa Tengah melibatkan kelompok-kelompok Petani dan Di beberapa tempat lain yang sudah teragendakan secara baik. 

Dialog ini nantinya akan menjadi ruang untuk mendalami berbagai kebijakan ekonomi dari perspektif masyarakat dan pelaku ekonomi di lapangan. Dengan demikian, satgas diharapkan tidak hanya menjadi forum pendukung pemerintah, tetapi juga dapat memberikan masukan kritis ketika menemukan persoalan dalam implementasi kebijakan.

“Kalau ada program yang bagus, tentu kita dorong. Kalau di lapangan ditemukan kendala atau belum tepat sasaran, itu juga akan menjadi bahan evaluasi dan masukan kepada pemerintah,” katanya.

Satgas Prabowonomics berkomitmen menjunjung Pancasila, NKRI, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika, sekaligus menindaklanjuti arahan Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar terkait penguatan kemandirian dan kedaulatan ekonomi melalui pelaksanaan Pasal 33 dan 34 UUD 1945.

Dalam menjalankan mandatnya, Satgas Prabowonomics akan mendukung kebijakan dan program strategis Presiden Prabowo di bidang ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, mengawal agar manfaat program dapat dirasakan langsung masyarakat, serta memastikan pelaksanaannya berlangsung transparan dan akuntabel.

Satgas Prabowonomics diproyeksikan tidak hanya menjadi “pasukan pendukung” kebijakan pemerintah, tetapi juga menjadi mata dan telinga di lapangan untuk melihat apakah agenda ekonomi berjalan sesuai tujuan. Panji Bangsa menegaskan, keberpihakan kepada ekonomi rakyat dan pemerataan kesejahteraan akan menjadi salah satu fokus utama gerakan tersebut.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

UPDATE

Mantan Menpora Dito Ariotedjo Hadir Bersama Habib Jindan di Safari Sholawat Lombok

Senin, 12 Oktober 2026 | 22:08

PLN Siapkan Integrasi EBT PLTP Wayang Windu Unit 3 ke Sistem Kelistrikan Jabar

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:54

Gaduh Dugaan Aturan Selundupan, Doli Sentil Hasyim: Jabatan Komisaris Hadiah dari Siapa?

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:44

Sertijab Menlu, Arrmanatha Tegaskan Arah Polugri Indonesia Tidak Berubah

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:28

Kades Ciangsana Bakal Mediasi Polemik Bangunan 480 Meter Persegi di Coatesville

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:07

Bank Jakarta dan PAM Jaya akan Melantai di Bursa, Ini Respons Senator Fahira

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:37

Berat Langkah IHSG Kembali ke 9.000, Saham Konglo Tak Akan Bangkit?

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:28

Danantara Diandalkan Pacu Pertumbuhan Ekonomi 7 Persen

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:22

AMDK dan Komoditas Mamin Harus Dikecualikan dalam Pelarangan Truk Sumbu 3

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:21

Komisi II Buka Peluang RDP Bahas Putusan MK pada Gibran

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:02

Selengkapnya