Utang Pemerintah Tembus Rp10.000 Triliun

Posisi utang pemerintah telah menembus Rp10.000 triliun hingga 30 Juni 2026.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, posisi utang tersebut belum mencerminkan kondisi akhir tahun karena tahun anggaran masih berjalan, katena berpotensi turun.

“Kan belum berakhir tahunnya, nanti kita lihat akhir tahun pertumbuhannya seperti apa, harusnya sih akan bisa turun lagi sedikit,” kata Purbaya usai sidang Debottlenecking di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu 12 Agustus 2026.

Sebelumnya Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan mencatat utang pemerintah per 30 Juni 2026 mencapai Rp10.293,69 triliun, naik sekitar Rp300 triliun dibandingkan posisi sebelumnya.

Utang tersebut setara dengan 41,26 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), yang terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp8.966,79 triliun dan pinjaman Rp1.326,9 triliun.

Meski telah melewati Rp10.000 triliun, Purbaya menilai posisi utang pemerintah masih relatif aman karena rasio utang masih jauh di bawah batas 60 persen terhadap PDB.

“Kalau kita lihat kan, masih di bawah 60 persen jauh. Jadi kita lihat seperti itu, kalau kita melihat sustainability utang atau fiskal seperti itu, kita lihat relatif,” ujar Purbaya.

Untuk menjaga posisi utang dan keberlanjutan fiskal, Purbaya mengatakan pemerintah akan membatasi defisit agar tetap berada di bawah 3 persen terhadap PDB.

Pemerintah juga akan meningkatkan efektivitas pengumpulan pajak. Namun, langkah tersebut tidak dilakukan melalui kenaikan tarif maupun penciptaan pungutan pajak baru.

“Strateginya kita akan batasi defisit supaya nggak tinggi-tinggi amat. Terus kita akan efektifkan tax collection kita. Bukan naikin pajak ya, tapi kita bersihkan cara kita beroperasi mengumpulkan pajak,” tandas Purbaya.