Berita

Sidang perkara dugaan korupsi proyek pengerukan Kolam Pelabuhan Tanjung Perak Tahun 2023-2024 di Pengadilan Negeri Surabaya. (Foto: Dok. Pribadi)

Hukum

Lawyer Sebut Kasus Pelabuhan Tanjung Perak Sarat Kriminalisasi

RABU, 12 AGUSTUS 2026 | 15:29 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Tim penasihat hukum enam terdakwa kasus dugaan korupsi proyek pengerukan Kolam Pelabuhan Tanjung Perak Tahun 2023-2024 menilai perkara yang menjerat kliennya tidak didukung bukti yang cukup. Konstruksi perkara ini bahkan dinilai sebagai bentuk kriminalisasi terhadap pelaksanaan tugas perusahaan.

Adapun enam terdakwa dalam perkara ini yakni Ardhy Wahyu Basuki, Hendiek Eko Setiantoro, Erna Hayu Handayani, Firmaniansyah, Made Yuni Christina, dan Dwi Wahyu Setyawan.

Perwakilan tim penasihat hukum, Sudiman Sidabukke menyatakan, sejak proses penyelidikan, penyidikan, hingga persidangan, tidak ditemukan unsur maupun alat bukti yang membuktikan para terdakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU).


Ia menekankan, JPU sendiri dalam persidangan mengakui bahwa para terdakwa tidak memperoleh maupun menikmati keuntungan pribadi dari proyek tersebut.

“Apakah mungkin seseorang melakukan delik tindak pidana korupsi jika tidak menguntungkan dirinya sendiri bersama-sama dengan orang lain?” tegas Sudiman dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 12 Agustus 2026.

Selain itu, Sudiman menyebut tidak ada bukti meeting of minds atau kesepakatan jahat di antara para terdakwa. Ia juga menyoroti besaran tuntutan JPU yang bervariasi antara dua hingga empat tahun penjara, serta denda Rp1 miliar subsider 190 hari kurungan.

Khusus untuk terdakwa Firmaniansyah, JPU menuntut pembayaran uang pengganti sebesar Rp13,215 miliar subsider dua tahun penjara. Penasihat hukum mempertanyakan dasar beban uang pengganti tersebut, mengingat dana yang dipersoalkan berada di rekening PT Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS), bukan dana pribadi Firmaniansyah.

“Uang yang didakwakan ada di PT APBS, kedudukannya sebagai pribadi atau Direksi? Terkesan Penuntut Umum menggampangkan beban dijatuhkan kepada Saudara Firmaniansyah yang paling berat, mengingat kedudukan beliau saat itu sebagai Direktur PT APBS,” terangnya.

Sudiman turut membeberkan aliran dana proyek pengerukan senilai Rp198,58 miliar tersebut. Dari nilai proyek itu, PT APBS memperoleh keuntungan sekitar Rp83,21 miliar sebelum dipotong pajak dan biaya operasional.

Keuntungan itu pada akhirnya mengalir kembali ke PT Pelindo sebagai induk usaha yang juga menjadi sumber dana awal proyek. Menurutnya, mekanisme ini murni bagian dari konsolidasi laba kelompok usaha.

“Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan, maka dalil yang paling tepat untuk Para Terdakwa adalah kriminalisasi. Para terdakwa bekerja dan mengabdi untuk kepentingan PT Pelindo, bukan untuk mencari keuntungan pribadi,” ujar Sudiman.

Atas dasar rangkaian fakta persidangan tersebut, tim penasihat hukum memohon Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk menyatakan keenam terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, serta membebaskan seluruh terdakwa dari segala tuntutan hukum.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Rakernas PKS Perkuat Barisan Kawal Asta Cita Prabowo

Minggu, 22 November 2026 | 08:08

DPD Mending Fokus Perjuangkan Daerah Ketimbang Usul Tambah Wapres

Minggu, 22 November 2026 | 07:40

Sandiaga Ingatkan Pengusaha Jangan FOMO Berburu Peluang Bisnis

Minggu, 22 November 2026 | 07:29

APBD DKI 2027 Rp86,3 Triliun Harus Dongkrak Kualitas Hidup Warga Jakarta

Minggu, 22 November 2026 | 06:55

Jokowi Gelisah Tak Karuan Tiga Hari Jelang Gibran Mundur

Minggu, 22 November 2026 | 06:36

Bongkar Total Parkir Liar di Blok M

Minggu, 22 November 2026 | 06:17

Mantan Wapres Tidak Kebal Hukum, Lanjutkan Kasus Suket Gibran!

Minggu, 22 November 2026 | 06:08

Airlangga: IEU-CEPA Bisa Hemat Tarif hingga Rp17 Triliun

Minggu, 22 November 2026 | 05:54

RUU Perampasan Aset Disahkan: Kabar Gembira atau Masih Menyisakan Pekerjaan Rumah?

Minggu, 22 November 2026 | 05:40

Iwakum Kecam Kekerasan terhadap Jurnalis di Kota Wisata Bogor

Minggu, 22 November 2026 | 05:12

Selengkapnya