Berita

Menteri Perdagangan, Budi Santoso. (RMOL/Sarah Alifia Suryadi)

Bisnis

Pemerintah Masih Kejar Tarif RI di AS 0 Persen

RABU, 12 AGUSTUS 2026 | 13:38 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Pemerintah Indonesia masih berupaya mendapatkan tarif perdagangan yang lebih rendah dari Amerika Serikat.

Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Indonesia sebelumnya menghadapi tarif resiprokal 18 persen. 

Namun, kebijakan tersebut kemudian berubah setelah Mahkamah Agung Amerika Serikat menganulir ketentuan tarif tersebut dan memberlakukan tarif 10 persen selama 150 hari. 


"Jadi waktu itu berlaku ketika tarif resiprokal itu ditetapkan 18 persen, 19 kan turun 1 menjadi 18 persen. Kemudian dianulir oleh MA, oleh MA itu semua negara 10 persen selama 150 hari," kata Budi di Jakarta Pusat, Rabu, 12 Agustus 2026. 

Setelah periode tersebut berakhir, Amerika Serikat melakukan inisiasi Section 301. Dalam proses tersebut, Indonesia dikenakan tarif 10 persen untuk aspek forced labor, sementara sejumlah negara lain dikenakan tarif hingga 12,5 persen.

"Sudah selesai dilakukan, yang forced labor-nya kita kena 10 persen, beberapa negara lain sebagian besar negara lain kena 12,5 persen," ujar Budi.

Meski tarif telah ditetapkan, pemerintah tidak berhenti mengupayakan tarif yang lebih rendah. Budi mengatakan Indonesia masih mengejar peluang mendapatkan tarif yang lebih baik, termasuk tarif 0 persen.

"Semua memang sudah ditetapkan Amerika ya, tapi kan kita juga selalu berusaha terus," katanya.

Menurut Budi, sejumlah negara lain masih melakukan pembahasan dengan pemerintah Amerika Serikat untuk mendapatkan kesepakatan tarif. Indonesia dinilai berada dalam posisi yang relatif lebih maju karena proses tersebut telah diselesaikan.

"Negara lain seperti Tailan bilang akhir tahun ini terus akan rapat dengan Amerika untuk mendapatkan ART, sementara kita sudah selesai," jelasnya.

Karena itu, pemerintah tetap membuka ruang untuk memperbaiki skema tarif perdagangan dengan Amerika Serikat. Upaya tersebut dilakukan agar Indonesia memperoleh akses tarif yang lebih menguntungkan.

"Semua berkembang, tapi kita akan mengejar untuk lebih banyak lagi mendapatkan apa namanya tarif yang lebih bagus," pungkas Budi.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Rakernas PKS Perkuat Barisan Kawal Asta Cita Prabowo

Minggu, 22 November 2026 | 08:08

DPD Mending Fokus Perjuangkan Daerah Ketimbang Usul Tambah Wapres

Minggu, 22 November 2026 | 07:40

Sandiaga Ingatkan Pengusaha Jangan FOMO Berburu Peluang Bisnis

Minggu, 22 November 2026 | 07:29

APBD DKI 2027 Rp86,3 Triliun Harus Dongkrak Kualitas Hidup Warga Jakarta

Minggu, 22 November 2026 | 06:55

Jokowi Gelisah Tak Karuan Tiga Hari Jelang Gibran Mundur

Minggu, 22 November 2026 | 06:36

Bongkar Total Parkir Liar di Blok M

Minggu, 22 November 2026 | 06:17

Mantan Wapres Tidak Kebal Hukum, Lanjutkan Kasus Suket Gibran!

Minggu, 22 November 2026 | 06:08

Airlangga: IEU-CEPA Bisa Hemat Tarif hingga Rp17 Triliun

Minggu, 22 November 2026 | 05:54

RUU Perampasan Aset Disahkan: Kabar Gembira atau Masih Menyisakan Pekerjaan Rumah?

Minggu, 22 November 2026 | 05:40

Iwakum Kecam Kekerasan terhadap Jurnalis di Kota Wisata Bogor

Minggu, 22 November 2026 | 05:12

Selengkapnya