Berita

Menteri Perdagangan, Budi Santoso. (RMOL/Sarah Alifia Suryadi)

Bisnis

Pemerintah Masih Kejar Tarif RI di AS 0 Persen

RABU, 12 AGUSTUS 2026 | 13:38 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Pemerintah Indonesia masih berupaya mendapatkan tarif perdagangan yang lebih rendah dari Amerika Serikat.

Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Indonesia sebelumnya menghadapi tarif resiprokal 18 persen. 

Namun, kebijakan tersebut kemudian berubah setelah Mahkamah Agung Amerika Serikat menganulir ketentuan tarif tersebut dan memberlakukan tarif 10 persen selama 150 hari. 


"Jadi waktu itu berlaku ketika tarif resiprokal itu ditetapkan 18 persen, 19 kan turun 1 menjadi 18 persen. Kemudian dianulir oleh MA, oleh MA itu semua negara 10 persen selama 150 hari," kata Budi di Jakarta Pusat, Rabu, 12 Agustus 2026. 

Setelah periode tersebut berakhir, Amerika Serikat melakukan inisiasi Section 301. Dalam proses tersebut, Indonesia dikenakan tarif 10 persen untuk aspek forced labor, sementara sejumlah negara lain dikenakan tarif hingga 12,5 persen.

"Sudah selesai dilakukan, yang forced labor-nya kita kena 10 persen, beberapa negara lain sebagian besar negara lain kena 12,5 persen," ujar Budi.

Meski tarif telah ditetapkan, pemerintah tidak berhenti mengupayakan tarif yang lebih rendah. Budi mengatakan Indonesia masih mengejar peluang mendapatkan tarif yang lebih baik, termasuk tarif 0 persen.

"Semua memang sudah ditetapkan Amerika ya, tapi kan kita juga selalu berusaha terus," katanya.

Menurut Budi, sejumlah negara lain masih melakukan pembahasan dengan pemerintah Amerika Serikat untuk mendapatkan kesepakatan tarif. Indonesia dinilai berada dalam posisi yang relatif lebih maju karena proses tersebut telah diselesaikan.

"Negara lain seperti Tailan bilang akhir tahun ini terus akan rapat dengan Amerika untuk mendapatkan ART, sementara kita sudah selesai," jelasnya.

Karena itu, pemerintah tetap membuka ruang untuk memperbaiki skema tarif perdagangan dengan Amerika Serikat. Upaya tersebut dilakukan agar Indonesia memperoleh akses tarif yang lebih menguntungkan.

"Semua berkembang, tapi kita akan mengejar untuk lebih banyak lagi mendapatkan apa namanya tarif yang lebih bagus," pungkas Budi.

Populer

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Cek Siaran Langsung Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026

Selasa, 22 September 2026 | 02:21

DPRD DKI Apresiasi Kebijakan Penutupan TPS Ilegal

Selasa, 22 September 2026 | 02:01

Indonesia Rebut 7 Medali di Aichi-Nagoya

Selasa, 22 September 2026 | 01:42

Ditjen AHU Perkuat Pengawasan Korporasi

Selasa, 22 September 2026 | 01:23

Wamendagri Ribka Haluk Berduka Tiga ASN Jadi Korban KKB

Selasa, 22 September 2026 | 01:01

Hasil Audit BPK Ditunggu dalam Kasus Toba Pulp Lestari

Selasa, 22 September 2026 | 00:37

Tiga Bulan Nganggur, Karyawan De Club Arjuna Geruduk Balai Kota

Selasa, 22 September 2026 | 00:26

Kejagung Periksa Dirut PT Migas Kota Bekasi terkait Dugaan Korupsi KSO

Selasa, 22 September 2026 | 00:01

80 Negara Siap Hadapi Wajib Sertifikasi Halal

Senin, 21 September 2026 | 23:47

KPK Harus Periksa Nusron Wahid demi Kepastian Hukum

Senin, 21 September 2026 | 23:31

Selengkapnya