Berita

Menteri Perdagangan, Budi Santoso. (RMOL/Sarah Alifia Suryadi)

Bisnis

Pemerintah Masih Kejar Tarif RI di AS 0 Persen

RABU, 12 AGUSTUS 2026 | 13:38 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Pemerintah Indonesia masih berupaya mendapatkan tarif perdagangan yang lebih rendah dari Amerika Serikat.

Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Indonesia sebelumnya menghadapi tarif resiprokal 18 persen. 

Namun, kebijakan tersebut kemudian berubah setelah Mahkamah Agung Amerika Serikat menganulir ketentuan tarif tersebut dan memberlakukan tarif 10 persen selama 150 hari. 


"Jadi waktu itu berlaku ketika tarif resiprokal itu ditetapkan 18 persen, 19 kan turun 1 menjadi 18 persen. Kemudian dianulir oleh MA, oleh MA itu semua negara 10 persen selama 150 hari," kata Budi di Jakarta Pusat, Rabu, 12 Agustus 2026. 

Setelah periode tersebut berakhir, Amerika Serikat melakukan inisiasi Section 301. Dalam proses tersebut, Indonesia dikenakan tarif 10 persen untuk aspek forced labor, sementara sejumlah negara lain dikenakan tarif hingga 12,5 persen.

"Sudah selesai dilakukan, yang forced labor-nya kita kena 10 persen, beberapa negara lain sebagian besar negara lain kena 12,5 persen," ujar Budi.

Meski tarif telah ditetapkan, pemerintah tidak berhenti mengupayakan tarif yang lebih rendah. Budi mengatakan Indonesia masih mengejar peluang mendapatkan tarif yang lebih baik, termasuk tarif 0 persen.

"Semua memang sudah ditetapkan Amerika ya, tapi kan kita juga selalu berusaha terus," katanya.

Menurut Budi, sejumlah negara lain masih melakukan pembahasan dengan pemerintah Amerika Serikat untuk mendapatkan kesepakatan tarif. Indonesia dinilai berada dalam posisi yang relatif lebih maju karena proses tersebut telah diselesaikan.

"Negara lain seperti Tailan bilang akhir tahun ini terus akan rapat dengan Amerika untuk mendapatkan ART, sementara kita sudah selesai," jelasnya.

Karena itu, pemerintah tetap membuka ruang untuk memperbaiki skema tarif perdagangan dengan Amerika Serikat. Upaya tersebut dilakukan agar Indonesia memperoleh akses tarif yang lebih menguntungkan.

"Semua berkembang, tapi kita akan mengejar untuk lebih banyak lagi mendapatkan apa namanya tarif yang lebih bagus," pungkas Budi.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Kembali Bongkar Peran Dirjen Bea Cukai dalam Skandal Suap Blueray Cargo

Kamis, 27 Agustus 2026 | 01:46

UPDATE

Kemenkum Tegas Pertahankan Pembatalan Status Badan Hukum PLK

Selasa, 01 September 2026 | 16:28

Rebranding Dukcapil di Tarakan Tembus 1.387 Layanan Adminduk

Selasa, 01 September 2026 | 16:22

WNI Jadi Tentara Rusia Gegara Diiming-imingi Gaji Besar

Selasa, 01 September 2026 | 16:11

Pengamat Wanti-wanti BLU Batu Bara: Efisien Boleh, Pembangkit Jangan Terganggu

Selasa, 01 September 2026 | 15:53

UBakrie's Week 2026 Persiapkan 1.147 Mahasiswa Baru untuk Dunia Kampus dan Industri

Selasa, 01 September 2026 | 15:41

Bukan Cuma Cari Juara, Kemenag Bidik Kader Ulama dari MTQN XXXI

Selasa, 01 September 2026 | 15:39

DPR: Usut Tuntas Kematian Warga Pejompongan Korban Kerusuhan Demo

Selasa, 01 September 2026 | 15:34

Destry Resmi Pimpin BI, Perry Titip Pesan di Tengah Gejolak Global

Selasa, 01 September 2026 | 15:30

BNI Tawarkan Sukuk Ritel SR025 Lewat wondr, Imbal Hasil hingga 6,9 Persen

Selasa, 01 September 2026 | 15:25

Bawa Program "Klasterku Hidupku", BRI Ajak Pengusaha Ikan Kering Sorong Naik Kelas

Selasa, 01 September 2026 | 15:24

Selengkapnya