Arab Saudi Kecam Pengakuan Kolombia terhadap Klaim Israel atas Dataran Tinggi Golan

Kerajaan Arab Saudi mengecam keputusan Kolombia mengakui klaim Israel atas Dataran Tinggi Golan, wilayah Suriah yang diduduki Israel.

Melalui pernyataan resmi yang diunggah di media sosial X, Kementerian Luar Negeri Arab Saudi mengatakan keputusan tersebut bertentangan dengan hukum internasional dan keputusan-keputusan internasional yang sah.

“Kementerian Luar Negeri menyampaikan penolakan dan kecaman Kerajaan Arab Saudi terhadap pengakuan pemerintah Republik Kolombia atas kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan Suriah yang diduduki,” demikian pernyataan tersebut, dikutip Rabu, 12 Agustus 2026.

Riyadh merujuk pada Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Nomor 497 tahun 1981. Resolusi tersebut menyatakan keputusan Israel untuk memberlakukan hukum, yurisdiksi, dan administrasinya di Dataran Tinggi Golan tidak sah.

Arab Saudi menilai pengakuan terhadap klaim Israel justru dapat menghambat upaya perdamaian di Timur Tengah.

“Langkah-langkah seperti ini tidak berkontribusi pada tercapainya perdamaian, melainkan menyimpang dari sikap internasional yang teguh terhadap Dataran Tinggi Golan Suriah yang diduduki,” kata kementerian tersebut.

Kerajaan juga menegaskan bahwa Dataran Tinggi Golan merupakan wilayah Suriah yang diduduki. Menurut Arab Saudi, keputusan apa pun yang bertujuan mengubah status hukum wilayah tersebut tidak akan memberikan legitimasi terhadap tindakan tersebut.

Arab Saudi kemudian meminta Kolombia meninjau kembali keputusannya dan tetap berpegang pada hukum internasional serta keputusan-keputusan internasional yang sah.

Kolombia sebelumnya mengakui klaim Israel atas Dataran Tinggi Golan di bawah pemerintahan baru Presiden Abelardo de la Espriella. Keputusan itu menjadikan Kolombia sebagai negara kedua setelah Amerika Serikat (AS) yang secara resmi mengakui klaim Israel atas wilayah tersebut.

Israel merebut Dataran Tinggi Golan dari Suriah dalam Perang Enam Hari pada 1967 dan kemudian mencaplok wilayah tersebut secara sepihak pada 1981.