BGN Minta Kejagung Ikut Awasi Program MBG

Badan Gizi Nasional (BGN) terus berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk mendapatkan pendampingan hukum, legal audit, hingga pengawasan kinerja di lapangan. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk di daerah pelosok.

“Beliau (Kepala BGN) meminta bahwa nanti ke depannya akan ada pendampingan. Pendampingan hukum, legal audit, termasuk pengawasan di lapangan melibatkan teman-teman yang ada di Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi,” kata Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN, Ketut Sumedana, kepada wartawan, dikutip Rabu 12 Agustus 2026. 

Ketut tidak menjelaskan secara spesifik pembahasan terkait kasus dugaan korupsi yang masih diusut Kejagung saat Kepala BGN Sudaryono berkunjung.

Namun, mantan Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung itu memastikan seluruh komunikasi dilakukan sebagai bagian dari upaya pembenahan dan evaluasi tata kelola BGN.

“Nanti kita lihat ke depannya mudah-mudahan menjadi lebih bagus. Pelayanannya terhadap masyarakat lebih bermanfaat ya. Itu kuncinya sih seperti. Oh tentu, semua tata kelola akan dibangun dengan, dengan bagus. Komitmen pimpinan yang baru ini adalah bagaimana membangun tata kelola yang baik ya, pelayanan yang baik. Seperti itu,” kata Ketut.