Berita

Mantan Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut (Foto: RMOL)

Hukum

Korupsi Kuota Haji, Gus Yaqut Didakwa Terima 271.500 Dolar AS

SELASA, 11 AGUSTUS 2026 | 12:17 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan kuota haji tambahan 2023-2024. Perbuatan tersebut disebut mengakibatkan kerugian keuangan negara mencapai Rp622,09 miliar.

Dalam dakwaan, Gus Yaqut juga disebut memperoleh keuntungan untuk diri sendiri sebesar 271.500 Dolar AS.

Hal itu diungkapkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa 11 Agustus 2026.


Gus Yaqut selaku Menteri Agama periode 2019-2024 didakwa bersama Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, mantan Staf Khusus Menteri Agama; Asrul Azis Taba, Ketua Umum Kesthuri; serta Ismail Adam, Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour).

Mereka didakwa melakukan perbuatan melawan hukum dalam pengisian kuota haji khusus tambahan tahun 2023 dan 2024.

"Terdakwa turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum yaitu, melakukan pengisian kuota haji khusus tambahan tahun 2023 dan 2024 dengan jamaah haji khusus tanpa masa tunggu (T=0) dan jamaah haji khusus dengan masa tunggu (X=0) yang tidak sesuai dengan mekanisme yang berlaku," kata Jaksa Greafik.

Menurut jaksa, pengisian kuota tersebut dilakukan untuk mengakomodasi permintaan asosiasi PIHK dengan disertai penerimaan fee percepatan.

Gus Yaqut juga didakwa mengatur pembagian kuota haji khusus tambahan tahun 2024 menjadi 50 persen tanpa dilandasi kajian teknis.

"Mengalihkan dan mengatur penetapan pembagian kuota haji khusus tambahan tahun 2024 sebesar 50 persen tanpa landasan kajian teknis," ujar Greafik.

JPU menyebut perbuatan tersebut bertentangan dengan sejumlah ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah serta UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Dalam dakwaan, jaksa juga menguraikan pihak-pihak yang disebut memperoleh keuntungan dari perkara tersebut. Gus Yaqut disebut menerima 271.500 Dolar AS.

"Yaqut Cholil Qoumas sejumlah 271.500 dolar AS," ungkap Greafik.

Selain Yaqut, JPU juga mendakwa sejumlah pihak lain memperoleh keuntungan dari perkara tersebut. Yakni Gus Alex menerima 5.233.800 dolar AS dan Rp330 juta, Rizky Fisa Abadi sebesar 475.000 Dolar AS dan Rp50 juta, Abdul Muhyi sebesar 308.500 Dolar AS, Ridwan Kurniawan sebesar 512.500 Dolar AS dan Rp250 juta, Iyah Nuriyah sebesar 70.000 Dolar AS, Doddy Suhada sebesar 59.500 Dolar AS.

Selanjutnya, Kamal sebesar 3.000 Dolar AS, Adam Fakih Mukodam sebesar 3.000 Dolar AS, Bambang Sutrisno sebesar 80.000 Dolar AS, Hud Rifky Assegaf sebesar 130.000 Dolar AS, Anjas Asmara sebesar 30.000 Dolar AS, Hafiz sebesar 94.600 Dolar AS, Makki Abdul Sholeh sebesar 5.000 Dolar AS, Roy Kurniawan sebesar 18.500 Dolar AS.

Kemudian, Rachmat Wildan sebesar 7.000 Dolar AS, Farid Aljawi sebesar 52.500 Dolar AS, Ahmad Taufik sebesar 126.200 Dolar AS, Muzaki Kholis sebesar 84.500 Dolar AS, Badrusalam sebesar 4.500 Dolar AS, Muhamad Zaki Yamani sebesar Rp353,6 juta, Amaluddin Wahab sebesar 602.600 Dolar AS, Syihabbul Muttaqin sebesar 493.400 Dolar AS, Tauhid Hamdi sebesar 20.000 Dolar AS, Ali Makki sebesar 19.600 Dolar AS, dan Buchori Yusuf sebesar 56.000 Dolar AS.

Tak hanya itu, perbuatan Gus Yaqut Dkk juga menguntungkan korporasi, yakni Koperasi Perahu sebesar 26.500 dolar AS, serta 313 PIHK sebesar Rp478.173.058.166,41. 


Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Hadiri Penutupan Muktamar NU, Prabowo Dikalungi Sorban

Senin, 31 Agustus 2026 | 10:17

Muktamar ke-35 NU: LAZISNU Bagikan Santunan Yatim dan Kacamata Gratis untuk Guru Ngaji

Senin, 31 Agustus 2026 | 10:13

Tim Formatur PBNU Diberi Waktu Sebulan Susun Kepengurusan

Senin, 31 Agustus 2026 | 10:07

Rupiah Lesu ke Rp17.754 per Dolar AS di Awal Pekan, Pasar Wait and See

Senin, 31 Agustus 2026 | 09:57

Harga Emas Dunia Stabil Usai Anjlok Akibat Sinyal Suku Bunga The Fed

Senin, 31 Agustus 2026 | 09:43

IHSG Pagi Tertekan, Tiga Saham Malah Melompat

Senin, 31 Agustus 2026 | 09:28

Muslim Arbi Soroti Amandemen UUD 1945 dan Maraknya Politik Dinasti

Senin, 31 Agustus 2026 | 09:14

Emas Antam Mandek di Rp2,6 Juta per Gram

Senin, 31 Agustus 2026 | 08:56

Kapolri Mutasi Sejumlah Pejabat Strategis, Dua Kapolda Berganti

Senin, 31 Agustus 2026 | 08:53

Bursa Asia Tertekan, Kospi Anjlok Lebih dari 3 Persen

Senin, 31 Agustus 2026 | 08:38

Selengkapnya