TransJakarta ke Kepulauan Seribu Wujud Kesetaraan bagi Warga Jakarta

Keputusan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang akan mengalihkan pengelolaan transportasi menuju dan di Kepulauan Seribu dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta kepada PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) mulai 2027 diapresiasi publik.

Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta Fahira Idris mengatakan, keputusan tersebut berpotensi menjadi terobosan besar dalam mewujudkan kesetaraan layanan transportasi bagi seluruh warga Jakarta. 

Namun, kata Fahira, peralihan ini harus benar-benar mentransformasi layanan, bukan hanya memindahkan pengelola dan armada.

“Ini langkah maju untuk memastikan warga Kepulauan Seribu merasakan layanan transportasi publik yang mudah, terjangkau, terjadwal, aman, dan terintegrasi seperti warga di lima wilayah kota Jakarta," kata Fahira, dikutip Selasa 11 Agustus 2926.

Senator Jakarta ini mengungkapkan, dalam beberapa kali agendanya berkeliling Kepulauan Seribu selama sepanjang 2026 ini, salah satu aspirasi terkuat yang disampaikan warga adalah hadirnya “JakLingko Laut”. 

Kapal bagi warga Kepulauan Seribu bukan sekadar moda wisata, melainkan sarana utama untuk sekolah, berobat, bekerja, berdagang, mengurus administrasi, dan memenuhi kebutuhan pokok.

Agar kebijakan ini benar-benar menjawab kebutuhan warga, Fahira Idris menyampaikan enam rekomendasi kepada Pramono Anung.

Pertama, menjadikan TransJakarta sebagai integrator “JakLingko Laut”, bukan sekadar operator kapal. Kedua, menyediakan kuota khusus bagi warga Kepulauan Seribu. Ketiga, menetapkan tarif yang terjangkau, adil, dan transparan.

Keempat, menetapkan standar keselamatan dan keandalan layanan transportasi laut yang ketat. Kelima, melibatkan serta melindungi pelaku transportasi laut lokal. Keenam, menjalankan peralihan secara bertahap, partisipatif, dan terukur. 

“TransJakarta Laut harus menjadi tulang punggung pelayanan publik sekaligus penggerak ekonomi dan pariwisata Kepulauan Seribu,” pungkas Fahira.