Ilustrasi (Artificial Inteligence)
Gelombang penolakan terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Tugas TNI terus bergulir. Sejumlah organisasi masyarakat sipil, akademisi, hingga lembaga negara menilai regulasi tersebut berpotensi memperluas peran militer di ranah sipil dan mengancam demokrasi, kebebasan pers, perlindungan perempuan, serta supremasi hukum.
Komisioner Komnas Perempuan Yuni Asriyanti menilai sejumlah pasal dalam RPP Tugas TNI, khususnya Pasal 3, 35, 52, 126, dan 128 ayat (2a), belum mengakomodasi perspektif perlindungan korban, terutama perempuan.
"Pasal-pasal dalam RPP Tugas TNI tidak memiliki perspektif perlindungan korban, khususnya perempuan, dan berpotensi memperkuat kerentanan struktural terhadap kekerasan berbasis gender yang melibatkan anggota militer. Organisasi perempuan dan masyarakat sipil juga kehilangan kontrol substantifnya," kata Yuni dalam keterangan resminya, dikutip Jumat, 7 Agustus 2026.
Ia mengungkapkan, Komnas Perempuan mencatat sedikitnya 190 kasus kekerasan terhadap perempuan yang diduga dilakukan anggota militer sebelum RPP tersebut disusun. Menurut Yuni, meningkatnya penempatan personel militer di suatu wilayah juga berkorelasi dengan meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan.
Yuni juga menilai korban kekerasan yang melibatkan aparat militer berpotensi semakin sulit memperoleh keadilan karena sistem peradilan militer masih tertutup, hierarkis, dan belum berpihak kepada korban. Ketiadaan mekanisme pengaduan independen bagi masyarakat sipil dinilai turut memperbesar risiko impunitas.
Sementara itu, Ketua Bidang Advokasi YLBHI Arif Maulana menyebut RPP Tugas TNI sebagai bentuk kemunduran reformasi sektor keamanan karena memperluas kewenangan militer di ruang sipil.
"RPP Tugas TNI memperluas peran militer di ranah sipil dan menunjukkan kemunduran agenda reformasi. RPP ini menjadi alat untuk melegalkan impunitas. Bahkan Undang-Undang TNI yang diperkuat melalui RPP ini mendegradasi kualitas demokrasi, bahkan membunuh demokrasi," tegasnya.
Menurut Arif, TNI dididik untuk menghadapi peperangan, bukan menjalankan fungsi penegakan hukum. Karena itu, perluasan peran militer dikhawatirkan mengaburkan batas antara kewenangan sipil dan militer, melemahkan kontrol demokratis, serta membuka ruang bagi kembalinya praktik dwifungsi.
Pandangan senada disampaikan Deodatus Sunda SE dari DPD GMNI Jakarta dan Institut Marhaenisme. Ia menilai RPP Tugas TNI dapat menjadi instrumen legal yang memperluas keterlibatan militer dalam berbagai urusan sipil.
"RPP Tugas TNI menjadi alat legitimasi perluasan keterlibatan TNI dalam ruang sipil dan meningkatkan tekanan terhadap masyarakat sipil, khususnya kelompok rakyat dan mahasiswa. Perluasan itu juga didukung pemerintahan Prabowo melalui berbagai instrumen, termasuk Inpres dan undang-undang. Bahkan TNI diberikan tender dalam proyek-proyek politik seperti MBG dan Koperasi Desa," ujarnya.
Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi mempersempit ruang kritik publik dan meningkatkan penggunaan pendekatan keamanan terhadap gerakan masyarakat sipil.
Sementara itu, Peneliti BRIN Muhammad Haripin menilai substansi RPP Tugas TNI menunjukkan kecenderungan bergesernya karakter negara dari negara hukum menuju negara kekuasaan.
"RPP Tugas TNI memperlihatkan pergeseran dari negara hukum menuju negara kekuasaan dan mengarah pada negara garnisun. Bahkan substansinya lebih militeristik dibandingkan Undang-Undang TNI itu sendiri," kata Haripin.
Ia mengingatkan bahwa keterlibatan militer yang semakin luas dalam proyek pembangunan dan kehidupan sosial-politik berpotensi mengaburkan batas antara sipil dan militer.
“Memperbesar penggunaan pendekatan koersif oleh negara, mengancam ruang siber publik, serta menormalisasi militerisme dalam tata kelola pemerintahan,” tandasnya.
