Ilustrasi (Artificial Inteligence)
Indonesia disebut sebagai salah satu negara yang menjadi pengecualian dalam studi Bank Dunia mengenai dampak ekonomi industri tembakau.
Berbeda dengan mayoritas negara yang dinilai mengalami kerugian ekonomi akibat industri rokok, Indonesia justru disebut masih memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar dibandingkan risiko yang ditimbulkan.
Pandangan tersebut disampaikan Jurnalis Senior Bambang Harymurti dalam podcast YouTube Shorts "Studi Bank Dunia: Di Indonesia, Manfaat Ekonomi Industri Rokok Lebih Besar dari Risiko Kesehatannya" di kanal Total Politik.
Bambang mengutip laporan Bank Dunia yang menyebut sebagian besar negara dianjurkan mengurangi ketergantungan terhadap industri tembakau karena biaya kesehatan dan dampak ekonominya dinilai lebih besar daripada manfaat yang dihasilkan. Namun, Indonesia bersama beberapa negara lain tidak masuk dalam kesimpulan umum tersebut.
"Di laporan Bank Dunia tahun 1988 itu disebutkan, dampak ekonomi industri rokok lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya untuk hampir semua negara, kecuali empat. Dan yang paling tinggi manfaat ekonominya justru Indonesia," ujar Bambang, dikutip redaksi di Jakarta, Jumat 7 Agustus 2026.
Menurutnya, posisi Indonesia berbeda karena industri hasil tembakau memiliki kontribusi yang besar terhadap sektor manufaktur nasional. Laporan tersebut mencatat sekitar 8 persen output manufaktur Indonesia berasal dari industri tembakau. Angka itu jauh lebih tinggi dibandingkan negara lain yang juga relatif bergantung pada sektor tersebut, seperti Turki, Bangladesh, Mesir, Filipina, dan Thailand yang berada pada kisaran 2,5 persen hingga 5 persen.
Besarnya kontribusi tersebut membuat perhitungan manfaat dan biaya ekonomi menjadi berbeda dibandingkan negara lain. Industri rokok tidak hanya berkaitan dengan konsumsi masyarakat, tetapi juga menyangkut jutaan tenaga kerja, rantai pasok hasil tembakau, hingga penerimaan negara.
"Rokok di Indonesia bukan hanya soal konsumsi, melainkan soal pekerjaan, penerimaan negara, dan ekosistem ekonomi lokal. Pemerintah tugasnya bukan membunuh industri, tapi mengatur agar transisi berlangsung sehat," katanya.
Bambang menilai kondisi tersebut menjadi alasan mengapa Indonesia tidak serta-merta mengadopsi berbagai protokol pengendalian tembakau internasional yang diterapkan di banyak negara.
Meski demikian, laporan Bank Dunia juga memberikan catatan penting. Dalam dokumen tersebut dijelaskan bahwa berbagai penelitian menunjukkan kebijakan pengendalian tembakau pada umumnya tidak menyebabkan penurunan lapangan kerja secara keseluruhan karena pengeluaran masyarakat dapat beralih ke sektor ekonomi lain yang juga menciptakan pekerjaan baru.
Namun, pengecualian berlaku bagi negara yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap industri tembakau, termasuk Indonesia.
Bambang juga menilai kebijakan terhadap industri hasil tembakau tidak dapat dilepaskan dari dinamika ekonomi dan geopolitik global.
"Intervensi asing itu tidak tunggal. Ada yang datang dari Amerika, Rusia, Tiongkok. Masing-masing dengan agenda berbeda," ujarnya.
