Isu Pergantian Kapolri Bisa Merugikan Presiden jika Tidak Hati-Hati

Wacana pergantian Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) berisiko merugikan Presiden Prabowo Subianto jika dilakukan pada momen yang kurang tepat.

Menurut pengamat politik dan intelijen Boni Hargens, di tengah dinamika politik yang sensitif, khususnya usai polemik penanganan kasus korupsi yang melibatkan mantan pejabat kejaksaan, isu pergantian pucuk pimpinan Polri rawan diplintir oleh kelompok tertentu untuk membangun narasi negatif di ruang publik.

"Setiap kebijakan eksekutif yang sensitif akan diuji, bukan hanya dari sisi legalitasnya, melainkan juga dari narasi yang berkembang. Opini yang kurang tepat sekalipun bisa menjadi efektif bila digulirkan pada momen tertentu," ujar Boni dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 6 Agustus 2026.

Boni menggarisbawahi keputusan yang secara konstitusional sah dapat dimanfaatkan oleh kelompok oposisi untuk membentuk persepsi yang merugikan pimpinan nasional.

"Kelompok tertentu dapat membangun narasi seolah pergantian Kapolri berkaitan dengan keberanian penegakan hukum terhadap oknum instansi lain. Narasi seperti ini berpotensi mengaburkan substansi keputusan administratif dan memperkeruh persepsi publik," tegasnya.

Ia mengidentifikasi dua pihak yang paling rentan terdampak dari polemik ini, yakni kredibilitas pemerintah di mata publik serta persepsi terhadap independensi institusi penegak hukum.

Sebab itu, Boni menyarankan agar wacana pergantian Kapolri dinetralisir terlebih dahulu dengan mempertimbangkan momentum politik (timing) serta prinsip butterfly effect, di mana satu langkah kecil pada saat yang kurang tepat bisa berdampak luas pada stabilitas persepsi publik.

"Ini bukan soal menolak hak prerogatif presiden. Hak tersebut sepenuhnya konstitusional. Namun, pelaksanaan kebijakan perlu memperhatikan konteks agar tidak dibaca melalui lensa kecurigaan oleh masyarakat," jelas Boni.

Boni menyimpulkan, menjaga kepercayaan publik dan stabilitas komunikasi politik merupakan langkah strategis yang sangat krusial bagi keberlangsungan agenda pemerintahan.

"Keputusan yang tepat di waktu yang kurang pas bisa menimbulkan dinamika yang tidak perlu. Pengelolaan narasi dan momentum adalah kunci utama dalam menjaga stabilitas," pungkasnya.