Berita

Ketua Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sulawesi Tenggara (Sultra) Anton Timbang hadir dalam pertemuan pengurus Kadin dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jumat 31 Juli 2026. (Instagram @folkshiff)

Presisi

Tersangka Pengusaha Anton Timbang Bertemu Presiden, Ini Kata Polri

KAMIS, 06 AGUSTUS 2026 | 16:31 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Warganet dihebohkan dengan kehadiran Ketua Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sulawesi Tenggara (Sultra) Anton Timbang dalam pertemuan pengurus Kadin dan foto bersama dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, pada Jumat 31 Juli 2026.

Pasalnya, Anton sudah berstatus tersangka kasus dugaan tambang nikel ilegal di Sultra. Kasus Anton ditangani  Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri.

Merespons hal itu, Dirtipidter Bareskrim Polri, Brigjen Mohammad Irhamni menjelaskan bahwa kehadiran Anton Timbang dalam acara kenegaraan bukan tugas pokok kepolisian.


"Kalau dia di Istana kan tugas pokok urusannya kan bukan di saya, di protokol Istana kali ya,” kata Irhamni saat dihubungi pada Kamis 6 Agustus 2026.

Irhamni menegaskan, kasus yang menjerat Anton tetap berjalan tanpa kendala, dan telah dinyatakan lengkap (P21) untuk selanjutnya dilakukan tahap II atau pelimpahan ke jaksa.

“Sedang koordinasi dengan jaksa untuk pelimpahan. Kami sedang berkomunikasi dengan Kejaksaan Agung di Jampidum,” kata Irhamni.

Menurut Anton, meski berstatus tersangka namun Anton tidak ditahan karena yang bersangkutan bersikap kooperatif.

“Penahanan itu kan tidak wajib, bisa pertimbangan harus ditahan dan tidak ditahan," kata Irhamni.

Sebelumnya Bareskrim Polri menetapkan Ketua Kadin Sultra Anton Timbang yang juga Direktur dari perusahaan PT. Masempo Dalle sebagai tersangka atas kasus dugaan aktivitas pertambangan di wilayah hutan yang berada di kawasan tanpa izin.

Perusahaan Anton turut melakukan penambangan tanah dan nikel di luar izin daerah Desa Morombo Pantai, Lasolo Kepulauan, Konawe Utara, Sultra.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

UPDATE

Direksi BUMN Butuh Kepastian Hukum, Bukan Kekebalan

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:59

Menkop dan Wantimpres Rocky Gerung Hadiri Pra Kongres Syarikat Islam ke-42

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:50

Kakak Kandung Ridwan Kamil Dicecar KPK soal Kasus Korupsi bjb

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:46

IHSG Menguat 1,36 Persen, Rupiah Masih Dibayangi Konflik Timur Tengah

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:38

Legislator PDIP Ungkap Sejumlah Isu yang Dibahas dalam Revisi UU Pemilu

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:21

BOP Pantura Bentukan Prabowo untuk Jaga Kawasan Pesisir

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:04

Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Rentan Disalahgunakan

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:56

Warek Unsoed Dicecar KPK soal Mekanisme PMB Jalur Mandiri

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:37

Fitch Pertahankan Rating Tertinggi BTN, Peran di Program 3 Juta Rumah jadi Kunci

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:35

GWS Dorong UMKM jadi Ruang Perempuan Perkuat Peran Ekonomi

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:25

Selengkapnya