Pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,29 persen secara tahunan atau year on year (yoy) pada triwulan II 2026 patut disyukuri. Sebab, capaian tersebut terjadi di tengah gejolak geopolitik dan ketidakpastian ekonomi global.
“Kita bersyukur perekonomian nasional masih tumbuh 5,29% (yoy),” ujar Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah dalam keterangannya, Kamis 6 Agustus 2026.
Namun demikian, Said meminta pemerintah tetap mewaspadai perlambatan di sektor industri pengolahan dan pertanian yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional.
Sebab, menurutnya, capaian pertumbuhan tersebut tidak lepas dari sejumlah faktor musiman. Masa libur sekolah selama Juli mendorong peningkatan aktivitas sektor akomodasi, makanan, dan minuman yang tumbuh 10,6 persen.
Sementara momentum penerimaan peserta didik baru dan kenaikan kelas ikut mengerek sektor informasi dan komunikasi hingga tumbuh 6,97 persen.
Selain itu, cuaca panas pada musim kemarau meningkatkan konsumsi listrik untuk pendingin ruangan. Bersamaan dengan kenaikan harga gas akibat konflik geopolitik, kondisi tersebut membuat sektor pengadaan listrik dan gas tumbuh 10,81 persen.
Kendati begitu, Said mengingatkan pemerintah agar memberi perhatian serius terhadap melambatnya industri pengolahan. Pada triwulan I 2026 sektor tersebut masih tumbuh 5,04 persen, namun turun menjadi 4,52 persen pada triwulan II.
"Industri pengolahan menyumbangkan 18,5 persen dari PDB, sekaligus kontributor 13,5 persen tenaga kerja nasional, sekaligus cerminan dari sebagain besar tenaga kerja formal,” kata Legislator PDIP ini.
Hal serupa juga terjadi pada sektor pertanian. Meski panen raya berlangsung di berbagai daerah pada Juli lalu, pertumbuhan sektor pertanian justru melambat dari 4,97 persen pada triwulan I menjadi 3,8 persen pada triwulan II.
“Sektor pertanian cerminan dari sektor primer, sekaligus berkontribusi 13,57 persen terhadap PDB. Sektor pertanian juga menyumbang 28,75 persen tenaga kerja nasional, dengan demikian perannya sangat strategis,” kata Said.
Dari sisi permintaan, Said mencatat konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama ekonomi dengan kontribusi sekitar 53,3 persen terhadap PDB. Walaupun pertumbuhannya melambat dari 5,52 persen menjadi 5,05 persen setelah berakhirnya momentum Lebaran, kinerjanya dinilai tetap solid.
Di sisi lain, investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh 6,87 persen, sedangkan ekspor meningkat 4,13 persen, jauh lebih baik dibandingkan pertumbuhan ekspor triwulan I yang hanya 0,9 persen.
Said juga menyoroti kondisi ketenagakerjaan yang masih menunjukkan tren positif. Jumlah pekerja formal meningkat dari 59,93 juta orang pada Februari menjadi 60,31 juta orang pada Mei 2026. Sementara pekerja informal bertambah dari 87,74 juta menjadi 87,88 juta orang pada periode yang sama.
Namun, menurutnya, peningkatan tersebut belum mampu mengubah struktur ketenagakerjaan secara signifikan. Dibandingkan akhir 2025, proporsi pekerja formal justru menurun, sedangkan pekerja informal meningkat.
"Tantangan ke depan bagaimana kita meningkatkan proporsi tenaga kerja formal jauh lebih besar dibandingkan dengan tenaga kerja informal. Kuncinya memperbaiki iklim usaha di sektor industri dan perdagangan besar, serta terus mendorong inklusi pendidikan tinggi," kata Said.
Said menduga masih besarnya kesenjangan antara pekerja formal dan informal turut berkontribusi terhadap meningkatnya rasio gini. Berdasarkan data BPS, rasio gini pada Maret 2026 naik menjadi 0,368 dari 0,363 pada September 2025. Di wilayah perkotaan, rasio gini juga meningkat dari 0,383 menjadi 0,387.
Menurutnya, pekerja formal relatif lebih terlindungi karena memperoleh berbagai jaminan sosial, sementara pekerja informal lebih rentan menghadapi kenaikan biaya hidup, terutama pada sektor transportasi, pendidikan, kesehatan, dan pangan.
Karena itu, Said berharap pemerintah menyiapkan berbagai program afirmatif bagi pekerja informal, mulai dari perluasan akses jaminan sosial, kemudahan memperoleh layanan BPJS, pemberian beasiswa, hingga penciptaan lapangan kerja yang lebih luas.
“Saya berharap ada program afirmasi dari pemerintah untuk memberikan berbagai program jaminan sosial, terkhusus ditujukan terhadap para pekerja informal, seperti beasiswa, kemudahan akses BPJS, hingga perluasan lapangan kerja,” pungkas Said.
