Kader muda NU, Ahmad Zubaidi. (Foto: Dok Pribadi)
PELUNCURAN program 10.000 MCK untuk pondok pesantren di seluruh Indonesia oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melalui Forum Percepatan Transformasi Pesantren (FPTP) di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al Musri, Cianjur, bukan sekadar proyek pembangunan fasilitas sanitasi. Ia adalah pesan politik sekaligus pesan moral: pesantren membutuhkan kerja nyata, bukan sekadar perdebatan yang berkepanjangan.
Apa yang disampaikan Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar patut menjadi perhatian. Masih banyak pesantren dengan ribuan santri, tetapi jumlah kamar mandi dan fasilitas sanitasi sama sekali tidak memadai. Padahal, sanitasi merupakan kebutuhan dasar yang berpengaruh langsung terhadap kesehatan, kenyamanan, dan kualitas proses belajar mengajar.
Persoalan seperti ini sesungguhnya sudah lama ada. Yang menarik adalah siapa yang akhirnya mengambil inisiatif untuk menjawabnya.
Di tengah dinamika internal PBNU yang dalam beberapa waktu terakhir lebih banyak menyita perhatian publik karena berbagai polemik di tingkat elite, PKB justru konsisten membawa agenda-agenda yang langsung menyentuh kebutuhan pesantren. Penilaian bahwa ruang publik lebih banyak dipenuhi perbincangan mengenai konflik elite dibanding pembahasan program pemberdayaan pesantren menjadi salah satu alasan mengapa langkah PKB terasa kontras.
Padahal, sebagai rumah besar warga Nahdliyin, PBNU memikul harapan besar untuk terus menjadi pengayom pesantren yang jumlahnya mencapai puluhan ribu. Karena itu, ketika ruang tersebut tampak belum terisi secara optimal, wajar jika muncul kesan bahwa pihak lain mengambil peran yang lebih menonjol dalam menjawab kebutuhan riil pesantren.
Bukan Kali Pertama
Dalam isu kekerasan seksual di lingkungan pesantren, PKB juga memilih jalur kerja konkret. Melalui FPTP dan sejumlah sayap organisasi PKB, partai tersebut mempertemukan pengasuh pesantren, aparat kepolisian, kementerian terkait, lembaga perlindungan perempuan, hingga berbagai unsur masyarakat sipil untuk menyusun solusi bersama. Pendekatan yang ditempuh bukan menyudutkan pesantren, melainkan memperkuat tata kelola agar pesantren semakin aman bagi para santri.
Begitu pula dalam penguatan ekonomi pesantren, pemberdayaan santri, perluasan lapangan kerja, beasiswa, hingga berbagai program peningkatan kualitas pendidikan. Benang merahnya jelas: menyelesaikan persoalan mendasar yang selama ini dihadapi pesantren.
Sebagai partai yang lahir dari rahim Nahdlatul Ulama, PKB tampaknya memilih membuktikan kecintaannya kepada NU melalui kerja nyata. Alih-alih ikut campur dalam dinamika konflik organisasi PBNU, PKB berusaha menjaga marwah pesantren dengan menghadirkan solusi yang dapat dirasakan langsung oleh para kiai dan santri.
Tentu, tidak adil apabila seluruh kerja PBNU diabaikan. PBNU tetap memiliki banyak program dan peran penting dalam kehidupan keagamaan dan kebangsaan. Namun, kritik publik bahwa organisasi sebesar PBNU semestinya lebih dominan dalam mengonsolidasikan kekuatan untuk menjawab kebutuhan dasar pesantren juga layak menjadi bahan refleksi.
Program 10.000 MCK akhirnya menjadi lebih dari sekadar pembangunan fasilitas sanitasi. Ia menjadi simbol tentang siapa yang hadir ketika pesantren membutuhkan perhatian nyata.
Walhasil, warga Nahdliyin tidak sedang menunggu siapa yang paling lantang berbicara atas nama NU. Yang mereka tunggu adalah siapa yang paling konsisten bekerja untukkemaslahatan pesantren. Jika PKB terus memilih jalur itu, maka publiklah yang akan menilai bahwa partai tersebut sedang memperkuat posisinya sebagai representasi politik yang tidak hanya lahir dari tradisi NU, tetapi juga berupaya menerjemahkan nilai-nilai pengabdian NU ke dalam program-program yang konkret dan terukur.
Ahmad Zubaidi
Penulis adalah kader muda NU
