Berita

KMP Mutiara Sentosa 2 terbakar di perairan utara Pulau Sapudi, Kabupaten Sumenep. (Foto: Instagram.com/kantorsa_surabaya)

Politik

Komisi V Bakal Bedah Kasus Kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2

RABU, 05 AGUSTUS 2026 | 15:12 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Komisi V DPR berencana memanggil Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk meminta penjelasan terkait kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2 di perairan utara Madura. Rapat tersebut akan digelar pada 19 Agustus 2026 sebagai tindak lanjut atas insiden yang menyoroti aspek keselamatan pelayaran.

Ketua Komisi V DPR Lasarus mengatakan, pembahasan tidak hanya melibatkan Kemenhub. DPR juga akan memanggil Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), Pelindo, serta operator kapal untuk dimintai keterangan.

"Kami akan undang semua ke DPR untuk kami mintai keterangan terkait dengan kecelakaan Mutiara Sentosa 2 ini," kata Lasarus kepada wartawan, Rabu 5 Agustus 2026.


Menurutnya, Komisi V juga akan meminta investigasi menyeluruh guna mengungkap penyebab kebakaran kapal tersebut.

"Insiden itu menjadi cerminan masih lemahnya pengawasan keselamatan pelayaran di Indonesia," kata Lasarus.

 Ia menegaskan otorisasi kapal untuk berlayar berada di tangan pemerintah sehingga aspek pengawasan tidak boleh diabaikan.

"Untuk kapal itu boleh berlayar atau tidak boleh berlayar, itu kan tanggung jawab pemerintah, otorisasi kan ada di pemerintah," kata Lasarus.

Politikus PDIP itu juga kembali menyoroti minimnya dukungan anggaran untuk pelaksanaan ramp check atau pemeriksaan kelaiklautan kapal sebelum berlayar. Menurutnya, persoalan tersebut sudah lama menjadi perhatian Komisi V.

"Korelasinya tidak munculnya anggaran ramp check yang cukup untuk melakukan pengecekan sebelum kapal berlayar," kata Lasarus.

KMP Mutiara Sentosa 2 terbakar di perairan utara Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, pada Minggu, 2 Agustus 2026. 

Pascainsiden, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi meninjau langsung penanganan di Pelabuhan Kalianget. 

Operasi penyelamatan dipimpin Basarnas dengan dukungan Kemenhub, KSOP, TNI, Polri, pemerintah daerah, dan operator kapal.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Selain Anak Buah Nusron, KPK Benarkan Tangkap Fahd A Rafiq

Selasa, 15 September 2026 | 00:25

Laut Bukan Tempat untuk Mati

Selasa, 15 September 2026 | 00:01

APKARINDO Perjuangkan Ksejahteraan Petani hingga Kejayaan Karet Rakyat

Senin, 14 September 2026 | 23:42

Anak Buah Nusron Kena OTT KPK Terkait Pengurusan HGB Summarecon

Senin, 14 September 2026 | 23:22

DPR Soroti Usia Kapal dan Kepatuhan Aturan Impor dalam Tragedi Virgo Transport 8

Senin, 14 September 2026 | 23:02

Pemerintah Bahu Membahu Cegah Karhutla Masuk Zona Inti IKN

Senin, 14 September 2026 | 23:01

Pemilik Laundry Sukses Kembangkan Usaha dari Mekaar jadi BRILink Agen

Senin, 14 September 2026 | 22:38

OTT KPK Makin Mengerucut, Fahd A Rafiq hingga Bos Summarecon Dikabarkan Terjaring

Senin, 14 September 2026 | 22:37

Ketua KPK Benarkan OTT Pejabat ATR/BPN, Daftar Nama Belum Diungkap

Senin, 14 September 2026 | 21:59

Janggal, Purbaya Dipecat Setelah Mencopot Ratusan Pejabat Kemenkeu

Senin, 14 September 2026 | 21:57

Selengkapnya