Berita

KMP Mutiara Sentosa 2 terbakar di perairan utara Pulau Sapudi, Kabupaten Sumenep. (Foto: Instagram.com/kantorsa_surabaya)

Politik

Komisi V Bakal Bedah Kasus Kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2

RABU, 05 AGUSTUS 2026 | 15:12 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Komisi V DPR berencana memanggil Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk meminta penjelasan terkait kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2 di perairan utara Madura. Rapat tersebut akan digelar pada 19 Agustus 2026 sebagai tindak lanjut atas insiden yang menyoroti aspek keselamatan pelayaran.

Ketua Komisi V DPR Lasarus mengatakan, pembahasan tidak hanya melibatkan Kemenhub. DPR juga akan memanggil Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), Pelindo, serta operator kapal untuk dimintai keterangan.

"Kami akan undang semua ke DPR untuk kami mintai keterangan terkait dengan kecelakaan Mutiara Sentosa 2 ini," kata Lasarus kepada wartawan, Rabu 5 Agustus 2026.


Menurutnya, Komisi V juga akan meminta investigasi menyeluruh guna mengungkap penyebab kebakaran kapal tersebut.

"Insiden itu menjadi cerminan masih lemahnya pengawasan keselamatan pelayaran di Indonesia," kata Lasarus.

 Ia menegaskan otorisasi kapal untuk berlayar berada di tangan pemerintah sehingga aspek pengawasan tidak boleh diabaikan.

"Untuk kapal itu boleh berlayar atau tidak boleh berlayar, itu kan tanggung jawab pemerintah, otorisasi kan ada di pemerintah," kata Lasarus.

Politikus PDIP itu juga kembali menyoroti minimnya dukungan anggaran untuk pelaksanaan ramp check atau pemeriksaan kelaiklautan kapal sebelum berlayar. Menurutnya, persoalan tersebut sudah lama menjadi perhatian Komisi V.

"Korelasinya tidak munculnya anggaran ramp check yang cukup untuk melakukan pengecekan sebelum kapal berlayar," kata Lasarus.

KMP Mutiara Sentosa 2 terbakar di perairan utara Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, pada Minggu, 2 Agustus 2026. 

Pascainsiden, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi meninjau langsung penanganan di Pelabuhan Kalianget. 

Operasi penyelamatan dipimpin Basarnas dengan dukungan Kemenhub, KSOP, TNI, Polri, pemerintah daerah, dan operator kapal.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Gibran Tanpa Ijazah

Senin, 05 Oktober 2026 | 00:26

Prabowo dan Presiden FIFA Bakal Saksikan Laga Indonesia Versus Thailand

Senin, 05 Oktober 2026 | 00:07

GPNN: Listyo Berhasil Ubah Kultur Kerja Polri

Minggu, 04 Oktober 2026 | 23:47

Wantimpres Bukan Sekadar Membenarkan Keputusan Kekuasaan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 23:20

Indonesia Akhiri Asian Games 2026 dengan 5 Emas

Minggu, 04 Oktober 2026 | 23:03

95 Persen Aspirasi Buruh Diklaim Masuk RUU Ketenagakerjaan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 22:45

DPR Yakin Merger BUMN Mampu Dongkrak Dividen

Minggu, 04 Oktober 2026 | 22:19

Putusan Sidang Etik Mantan Kasat Reskrim Jakpus Dipertanyakan Kuasa Hukum

Minggu, 04 Oktober 2026 | 21:56

Densus 88 Sikat 11 Tersangka Terorisme di Enam Provinsi

Minggu, 04 Oktober 2026 | 21:35

Ketum PPP Targetkan Satu Fraksi di DPRD Surabaya pada Pemilu 2029

Minggu, 04 Oktober 2026 | 21:23

Selengkapnya