Berita

KMP Mutiara Sentosa 2 terbakar di perairan utara Pulau Sapudi, Kabupaten Sumenep. (Foto: Instagram.com/kantorsa_surabaya)

Politik

Komisi V Bakal Bedah Kasus Kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2

RABU, 05 AGUSTUS 2026 | 15:12 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Komisi V DPR berencana memanggil Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk meminta penjelasan terkait kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2 di perairan utara Madura. Rapat tersebut akan digelar pada 19 Agustus 2026 sebagai tindak lanjut atas insiden yang menyoroti aspek keselamatan pelayaran.

Ketua Komisi V DPR Lasarus mengatakan, pembahasan tidak hanya melibatkan Kemenhub. DPR juga akan memanggil Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), Pelindo, serta operator kapal untuk dimintai keterangan.

"Kami akan undang semua ke DPR untuk kami mintai keterangan terkait dengan kecelakaan Mutiara Sentosa 2 ini," kata Lasarus kepada wartawan, Rabu 5 Agustus 2026.


Menurutnya, Komisi V juga akan meminta investigasi menyeluruh guna mengungkap penyebab kebakaran kapal tersebut.

"Insiden itu menjadi cerminan masih lemahnya pengawasan keselamatan pelayaran di Indonesia," kata Lasarus.

 Ia menegaskan otorisasi kapal untuk berlayar berada di tangan pemerintah sehingga aspek pengawasan tidak boleh diabaikan.

"Untuk kapal itu boleh berlayar atau tidak boleh berlayar, itu kan tanggung jawab pemerintah, otorisasi kan ada di pemerintah," kata Lasarus.

Politikus PDIP itu juga kembali menyoroti minimnya dukungan anggaran untuk pelaksanaan ramp check atau pemeriksaan kelaiklautan kapal sebelum berlayar. Menurutnya, persoalan tersebut sudah lama menjadi perhatian Komisi V.

"Korelasinya tidak munculnya anggaran ramp check yang cukup untuk melakukan pengecekan sebelum kapal berlayar," kata Lasarus.

KMP Mutiara Sentosa 2 terbakar di perairan utara Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, pada Minggu, 2 Agustus 2026. 

Pascainsiden, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi meninjau langsung penanganan di Pelabuhan Kalianget. 

Operasi penyelamatan dipimpin Basarnas dengan dukungan Kemenhub, KSOP, TNI, Polri, pemerintah daerah, dan operator kapal.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

Praperadilan Dokter Tifa Ditolak, Ini Pertimbangan Hakim

Jumat, 21 Agustus 2026 | 10:25

UPDATE

Harga Daging Sapi Tembus Rp153 Ribu/Kg, Zulhas Buka Opsi Subsidi APBN-APBD

Selasa, 25 Agustus 2026 | 14:18

LPSK Beri Perlindungan kepada Ferry Hongkiriwang, Saksi Kasus Febrie Adriansyah

Selasa, 25 Agustus 2026 | 13:54

Urusan Gula Konsumsi Aman, Kementan Kini Bidik Target Gula Industri di 2028

Selasa, 25 Agustus 2026 | 13:45

Ahmed al-Sharaa Sambut Keputusan AS Hapus Suriah dari Daftar Sponsor Teror

Selasa, 25 Agustus 2026 | 13:42

Geng Haiti Bantai 40 Pengungsi yang Berlindung di Gereja

Selasa, 25 Agustus 2026 | 13:42

Wajah Baru Jakarta, Wagub Rano Resmikan Jaksinema Pasar Rumput

Selasa, 25 Agustus 2026 | 13:29

BMKG Maksimalkan OMC di Kaltim Sepekan Ini untuk Tangani Karhutla

Selasa, 25 Agustus 2026 | 13:19

Dugaan Setoran Importasi Blueray, KPK Cecar Dua PNS Bea Cukai

Selasa, 25 Agustus 2026 | 12:50

Kasus OTT Unsoed Bisa Saja Terjadi di Kampus Lain

Selasa, 25 Agustus 2026 | 12:46

Perketat Imigrasi, Trump Bersiap Cabut 200 Ribu Visa WNA

Selasa, 25 Agustus 2026 | 12:46

Selengkapnya