Berita

KMP Mutiara Sentosa 2 terbakar di perairan utara Pulau Sapudi, Kabupaten Sumenep. (Foto: Instagram.com/kantorsa_surabaya)

Politik

Komisi V Bakal Bedah Kasus Kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2

RABU, 05 AGUSTUS 2026 | 15:12 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Komisi V DPR berencana memanggil Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk meminta penjelasan terkait kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2 di perairan utara Madura. Rapat tersebut akan digelar pada 19 Agustus 2026 sebagai tindak lanjut atas insiden yang menyoroti aspek keselamatan pelayaran.

Ketua Komisi V DPR Lasarus mengatakan, pembahasan tidak hanya melibatkan Kemenhub. DPR juga akan memanggil Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), Pelindo, serta operator kapal untuk dimintai keterangan.

"Kami akan undang semua ke DPR untuk kami mintai keterangan terkait dengan kecelakaan Mutiara Sentosa 2 ini," kata Lasarus kepada wartawan, Rabu 5 Agustus 2026.


Menurutnya, Komisi V juga akan meminta investigasi menyeluruh guna mengungkap penyebab kebakaran kapal tersebut.

"Insiden itu menjadi cerminan masih lemahnya pengawasan keselamatan pelayaran di Indonesia," kata Lasarus.

 Ia menegaskan otorisasi kapal untuk berlayar berada di tangan pemerintah sehingga aspek pengawasan tidak boleh diabaikan.

"Untuk kapal itu boleh berlayar atau tidak boleh berlayar, itu kan tanggung jawab pemerintah, otorisasi kan ada di pemerintah," kata Lasarus.

Politikus PDIP itu juga kembali menyoroti minimnya dukungan anggaran untuk pelaksanaan ramp check atau pemeriksaan kelaiklautan kapal sebelum berlayar. Menurutnya, persoalan tersebut sudah lama menjadi perhatian Komisi V.

"Korelasinya tidak munculnya anggaran ramp check yang cukup untuk melakukan pengecekan sebelum kapal berlayar," kata Lasarus.

KMP Mutiara Sentosa 2 terbakar di perairan utara Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, pada Minggu, 2 Agustus 2026. 

Pascainsiden, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi meninjau langsung penanganan di Pelabuhan Kalianget. 

Operasi penyelamatan dipimpin Basarnas dengan dukungan Kemenhub, KSOP, TNI, Polri, pemerintah daerah, dan operator kapal.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

KPK Bekali Direksi BUMD DKI Pemahaman GCG dan BJR Cegah Risiko Hukum

Sabtu, 14 November 2026 | 00:28

Jangan Tergocek Manuver Politik Gibran Mundur

Sabtu, 14 November 2026 | 00:02

Amran Sulaiman, Puan hingga Anies Layak Jadi Wapres

Jumat, 13 November 2026 | 23:50

DPP KAMSRI Minta Prabowo Pertimbangkan Dasco jadi Wapres

Jumat, 13 November 2026 | 23:46

Dirut PT YVE Habitat Limo Dipolisikan

Jumat, 13 November 2026 | 23:22

Penggunaan Baterai sebagai Sumber Tenaga Kapal Belum Jadi Prioritas

Jumat, 13 November 2026 | 23:11

Aktivis Rizal Fadillah Meninggal Dunia di Bandung

Jumat, 13 November 2026 | 22:54

Prabowo Jamin Beasiswa Penuh bagi Anak Relawan Bencana yang Gugur

Jumat, 13 November 2026 | 22:37

PLN Perkuat Kemitraan Global untuk Percepat Program PLTS 100 GW dan Industri Hijau

Jumat, 13 November 2026 | 21:58

Respons Kemenkop, KB Bank Tegaskan Tidak Berencana Divestasi

Jumat, 13 November 2026 | 21:57

Selengkapnya