Publik Menunggu Keputusan Prabowo Ganti Kapolri

Isu pergantian Kapolri kembali menghangat setelah Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus) Aries Marsudiyanto memberikan pernyataan yang dinilai membuka ruang spekulasi mengenai kemungkinan adanya pergantian pimpinan Polri.

Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menilai, isu pergantian Kapolri tidak bisa dipisahkan dari perkembangan politik dan penegakan hukum dalam beberapa waktu terakhir.

Amir menyoroti mencuatnya kasus yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah, yang dalam narasi yang disampaikan disebut telah digeledah oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri dan kemudian menjadi tersangka serta ditahan oleh KPK.

Menurut Amir, rangkaian peristiwa tersebut telah memunculkan persepsi publik mengenai adanya dinamika antarlembaga penegak hukum.

“Dalam perspektif intelijen, yang harus diamati bukan hanya proses hukumnya, tetapi juga perubahan konfigurasi kekuasaan yang mungkin terjadi setelah peristiwa tersebut,” kata Amir, dikutip Rabu 5 Agustus 2026.

Amir menilai setiap pergantian pejabat pada level strategis, termasuk Kapolri, selalu berkaitan dengan kebutuhan konsolidasi pemerintahan.

Menurutnya, dalam teori intelijen negara, Presiden Prabowo Subianto memerlukan jajaran pimpinan institusi keamanan yang memiliki kesamaan visi terhadap agenda pemerintahan.

“Hal itu merupakan praktik yang lazim dalam sistem pemerintahan mana pun,” kata Amir.

Ia menambahkan bahwa apabila nantinya benar terjadi pergantian Kapolri, langkah tersebut dapat dibaca sebagai bagian dari penyelarasan kebijakan keamanan nasional dengan agenda Presiden.