Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Moh. Jumhur Hidayat, saat menerima kunjungan delegasi dari enam lembaga investor dunia di Jakarta, Selasa 4 Agustus 2026 (Foto: Istimewa)
Kebijakan dan inisiatif pembangunan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dinilai tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas SDM, ketahanan pangan, dan ketahanan energi, tetapi juga memaksimalkan perlindungan lingkungan hidup yang berkelanjutan secara bersamaan.
Hal tersebut ditegaskan oleh Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Moh. Jumhur Hidayat, saat menerima kunjungan delegasi dari enam lembaga investor dunia di Jakarta, Selasa 4 Agustus 2026.
Rombongan yang terdiri dari Seventh AP Fund, Green Century Capital Management, KLP Asset Management, UBS, Saturna Capital, dan Ziranjiti ini dipimpin langsung oleh Chairman of the Board U.S.-Indonesia Society, Duta Besar Robert O. Blake Jr.
Dalam kesempatan tersebut, Dubes Blake Jr. mengungkapkan bahwa Indonesia dipandang sebagai salah satu negara berprospek paling cerah di dunia untuk investasi berkelanjutan. Modal alam yang melimpah, keanekaragaman hayati, potensi ekonomi hijau, serta sumber daya karbon menjadi daya tarik utamanya.
Meski demikian, para investor menekankan bahwa realisasi investasi mereka akan sangat bergantung pada konsistensi Indonesia dalam menekan angka deforestasi, memperkuat tata kelola sektor pertambangan, menaikkan standar Environmental, Social, and Governance (ESG), menjaga integritas pasar karbon nasional, serta memberikan kepastian regulasi jangka panjang.
Menjawab aspirasi tersebut, Jumhur menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen penuh menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian alam. Langkah nyata yang diusung meliputi pemanfaatan lahan terdegradasi dan restorasi ekologi melalui Gerakan Nasional Tobat Ekologis.
Ia bahkan menyebut berbagai terobosan ini menjadikan Prabowo sebagai “presiden paling hijau” yang pernah memimpin Indonesia. Salah satu bukti konkretnya adalah kepemimpinan Indonesia sebagai pelopor produksi bahan bakar nabati berbasis biodiesel B50 di tingkat global.
Program mandatori B50 ini diluncurkan resmi oleh Presiden Prabowo Subianto pada 17 Juli 2026 sebagai kelanjutan dari B30 dan B40, sesuai regulasi Kementerian ESDM guna mendorong kemandirian energi berbasis kelapa sawit domestik.
“Kebun sawit dan kebun tebu kami juga untuk mendorong program B50 yang itu jauh lebih ramah lingkungan, selain untuk ketahanan pangan dan menciptakan green jobs,” jelas Jumhur.
Tak berhenti di situ, agenda hijau pemerintah juga mencakup pembangunan Panel Surya 100 Gigawatt, dekarbonisasi industri secara masif, kewajiban penyediaan Carbon Capture Storage (CCS) bagi industri migas, hingga pemangkasan emisi gas metan sampah melalui Pembangkit Sampah untuk Energi Listrik (PSEL).
Guna mengawal seluruh target tersebut, pemerintah berkomitmen memperketat standar dan sistem audit lingkungan, menambah jumlah auditor, serta memperkuat penegakan hukum di lapangan.
Di akhir tatap muka, Jumhur memperkenalkan paradigma baru bertajuk “Development through Environmental Protection”, sebuah era di mana pembangunan ekonomi tak lagi mengorbankan alam, melainkan bertumpu pada perlindungan lingkungan.
Pendekatan aksi iklim ini mengusung tiga pilar: mitigasi, adaptasi, dan kemakmuran (prosperity), yang memastikan masyarakat lokal serta masyarakat adat turut menikmati manfaat ekonomi langsung dari upaya konservasi.
