Gagasan Anti-Penjajahan Soemitro jadi Modal Bangsa Hadapi Dinamika Global

Gagasan begawan ekonomi Soemitro Djojohadikusumo memiliki peran penting dalam membangun perekonomian nasional yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Hal itu disampaikan Kepala Pusat Pengkajian Maritim (Kapusjianmar) Seskoal, Laksamana Pertama TNI Salim, S.E., M.Phil., M.Tr.Opsla dalam Deklarasi Hari Kebangkitan Ekonomi Pancasila sekaligus peluncuran buku berjudul "Soemitro Djojohadikusumo Anti Penjajahan", di Auditorium Kantor RRI, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa, 4 Agustus 2026.

Dalam sesi tanggapan, Laksma TNI Salim menyampaikan apresiasi terhadap terbitnya buku yang mengangkat kembali pemikiran ekonom nasional Soemitro Djojohadikusumo. 

Menurut dia, karya tersebut menjadi kontribusi penting dalam memperkaya khazanah pemikiran ekonomi Indonesia sekaligus menghidupkan kembali semangat kemandirian bangsa.

“Salah satu kekuatan utama buku tersebut adalah pandangan bahwa penjajahan tidak lagi selalu hadir dalam bentuk kolonialisme fisik, tetapi juga melalui dominasi ekonomi, penguasaan sumber daya alam, ketergantungan teknologi, serta pengaruh pasar global yang dapat mengurangi kedaulatan ekonomi nasional,” ucap Salim.

Jebolan AAL 1995 ini mengurai bahwa gagasan anti-penjajahan ekonomi harus diterjemahkan secara lebih operasional dalam berbagai kebijakan strategis, seperti penguatan industri nasional, pembangunan teknologi, reformasi kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga strategi menghadapi ekonomi digital di tengah dinamika global.

“Hubungan antara ekonomi nasional dan ekonomi global juga perlu dijelaskan secara komprehensif agar masyarakat memahami bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan tanpa mengurangi daya saing Indonesia di tingkat internasional,” jelasnya.

Lanjut Salim, semangat anti penjajahan ekonomi bukanlah ajakan untuk menutup diri dari dunia internasional, melainkan upaya memperkuat kapasitas nasional, membangun institusi yang tangguh, serta menjadikan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama pembangunan.

Penulis buku ‘Kodrat Maritim Nusantara’ ini mengapresiasi gagasan penyusunan Undang-Undang Perekonomian Nasional yang dinilai sebagai ikhtiar mengembalikan arah pembangunan ekonomi sesuai amanat konstitusi. 

Selama ini, menurutnya, berbagai regulasi ekonomi masih tersebar di banyak sektor sehingga sering kehilangan arah besar pembangunan ekonomi nasional.

“Pancasila harus ditempatkan sebagai dasar filosofis penyelenggaraan ekonomi nasional. Nilai-nilai dalam setiap sila perlu diterjemahkan menjadi kebijakan konkret, mulai dari perlindungan terhadap pekerja, penguatan koperasi dan UMKM, pemerataan pembangunan, hingga terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” pungkasnya.

Melalui peluncuran buku, simposium nasional, dan Deklarasi Kebangkitan Ekonomi Pancasila ini, para peserta berharap lahir rumusan kebijakan ekonomi yang semakin berorientasi pada kepentingan nasional, memperkuat kedaulatan bangsa, serta menjadi fondasi menuju terwujudnya Indonesia Emas 2045.