Presiden Prabowo Subianto. (Foto: Setpres RI)
Laporan media Australia The Australian yang mengulas melemahnya kepercayaan pasar terhadap kebijakan ekonomi Presiden Prabowo Subianto memunculkan beragam tanggapan.
Salah satunya datang dari pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah. Ia menilai kritik tersebut tidak dapat dipandang semata-mata sebagai analisis ekonomi, tetapi juga harus dibaca dalam konteks persaingan kepentingan geopolitik global.
Menurut Amir, banyak pihak di luar negeri belum memahami arah kebijakan ekonomi Presiden Prabowo secara utuh. Akibatnya, berbagai kebijakan strategis pemerintah sering kali dinilai negatif karena dipandang bertentangan dengan kepentingan ekonomi global yang selama ini mengedepankan prinsip pasar bebas.
“Mereka menganggap kebijakan ekonomi Prabowo buruk, padahal yang sedang dibangun adalah model ekonomi yang berbeda,” kata Amir, dikutip Selasa 4 Agustus 2026.
Amir menjelaskan bahwa sejumlah kebijakan seperti hilirisasi industri, penguatan penguasaan negara atas sumber daya alam, hingga gagasan impor melalui mekanisme yang lebih terkendali merupakan bagian dari upaya memperkuat kedaulatan ekonomi nasional.
Amir menilai kritik yang muncul terhadap kebijakan ekonomi Indonesia tidak dapat dipisahkan dari perubahan lanskap geopolitik dunia yang kini semakin dipengaruhi rivalitas ekonomi, teknologi, energi, dan penguasaan sumber daya alam.
Menurutnya, selama beberapa dekade negara-negara berkembang menjadi pemasok bahan mentah dengan nilai tambah rendah. Model tersebut dinilai menguntungkan industri negara maju karena memperoleh bahan baku murah untuk kemudian diolah menjadi produk bernilai tinggi yang dijual kembali ke negara asal.
“Kalau Indonesia melakukan hilirisasi, otomatis rantai keuntungan berubah. Negara-negara yang selama ini menikmati bahan mentah murah tentu merasa kepentingannya terganggu,” kata Amir.
Dalam perspektif intelijen ekonomi, lanjut Amir, perubahan kebijakan suatu negara sering kali diikuti dengan pembentukan opini publik melalui berbagai instrumen, mulai dari laporan lembaga riset, media internasional, hingga penilaian pasar keuangan.
Karena itu, menurutnya, dinamika persepsi internasional terhadap Indonesia tidak selalu berdiri sendiri sebagai analisis ekonomi, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh perbedaan kepentingan strategis.
Amir mengatakan, investor global yang berhaluan kapitalisme liberal pada umumnya menghendaki mekanisme pasar yang terbuka dengan intervensi pemerintah seminimal mungkin.
Sebaliknya, kebijakan Prabowo dinilai lebih menekankan peran negara dalam mengendalikan sektor-sektor strategis.
“Investor mulai berpikir karena penganut kapitalis dan liberal maunya pasar bebas. Kalau negara terlalu kuat mengatur, tentu paradigma mereka berbeda," pungkas Amir.
