Berita

Warga Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku menggelar aksi di Kantor Kedutaan Besar Jepang, di Jalan M. H. Thamrin, Jakarta Pusat. (Foto: Istimewa)

Nusantara

Warga Kepulauan Tanimbar Geruduk Kedubes Jepang

Desak Penyelesaian Hak Tanah Adat Blok Masela
SELASA, 04 AGUSTUS 2026 | 14:37 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Ratusan warga Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku menggeruduk Kantor Kedutaan Besar Jepang, di Jalan M. H. Thamrin, Jakarta Pusat, pada Selasa 4 Agustus 2026. 

Aksi yang dikoordinasi Luckycentre Foundation ini mendesak perhatian serta intervensi dari pemerintah Jepang terhadap operator Blok Masela, Inpex Masela Ltd.

Penanggung jawab aksi, Agustinus Rahanwarat mengatakan, massa menuntut pembayaran ganti kerugian atas pembebasan lahan seluas 28,9 hektare yang belum diselesaikan.


Lahan di Pulau Nus Twal, Desa Lermatang, Kecamatan Tanimbar Selatan, Maluku tersebut direncanakan menjadi lokasi pembangunan pelabuhan fasilitas Abadi Onshore Liquefied Natural Gas (OLNG) Blok Masela. 

"Hak-hak ahli waris marga Kelbulan dilaporkan belum dibayarkan selama enam tahun," kata Agustinus dalam keterangannya.

Meskipun Proyek Strategis Nasional (PSN) ini telah diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto secara virtual pada 16 Juli 2026 di Saumlaki, pihak Inpex Masela Ltd dinilai  lepas tangan dan merasa tidak memiliki kewenangan lagi terkait persoalan lahan tersebut. 

Agustinus berharap Duta Besar Jepang  menggunakan pengaruhnya memberikan tekanan kepada Inpex Corporation -- perusahaan asal Jepang -- agar tidak mengabaikan hak-hak adat sebelum dan setelah tahapan Final Investment Decision (FID).

"Kami ingin dibuka ruang dialog yang adil antara masyarakat adat Kepulauan Tanimbar, pemerintah, dan pihak Inpex Masela Ltd agar pembangunan proyek energi nasional dapat berjalan tanpa mengorbankan hak-hak masyarakat lokal," pungkas Agustinus.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

BKSAP DPR Dukung Menlu Arrmanatha Perkuat Diplomasi Bebas Aktif

Minggu, 04 Oktober 2026 | 14:26

Korea Utara Uji Coba Rudal Berteknologi AI, Terbang Sejauh 1.000 Km

Minggu, 04 Oktober 2026 | 14:10

Kuota Internet Kok Masih Hangus? Ini Penjelasan Komdigi

Minggu, 04 Oktober 2026 | 14:01

Banggar DPR Tekankan Disiplin Fiskal di Tengah Belanja Negara Rp4.106 Triliun

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:53

RUU Migas Ditargetkan Rampung 22 Oktober, DPR Ingatkan Pembahasan Harus Cermat

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:13

Kemenko PM Dorong Kolaborasi Dunia Usaha untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:09

Rangkap Jabatan Bahlil Harus Dimaksimalkan untuk Selaraskan Kebijakan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:05

KPK Ungkap Ada Setoran dari Kantah ke Tingkat Pusat ATR/BPN

Minggu, 04 Oktober 2026 | 12:36

Sequis Life Digugat Rp1,27 Miliar ke PN Jakarta Selatan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 12:28

AS Usir Dua Delegasi Iran Setelah Sidang Umum PBB

Minggu, 04 Oktober 2026 | 12:17

Selengkapnya