Berita

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (Foto: Alifia)

Bisnis

Purbaya Bantah Pemerintah akan Kontrol BI

SELASA, 04 AGUSTUS 2026 | 13:17 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membantah tudingan pemerintah berencana mengendalikan Bank Indonesia (BI). 

Bendahara negara itu juga membantah isu yang menyebut bank sentral akan dimasukkan ke dalam struktur kabinet dan berada di bawah kementerian.

“Enggak, yang bilang siapa? Nanti kita lihat lah perkembangannya seperti apa,” ujar Purbaya usai konferensi pers hasil rapat berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) III Tahun 2026 di Kantor LPS, Jakarta, dikutip Selasa 4 Agustus 2026.


Purbaya menilai, di tengah kondisi ekonomi yang penuh tantangan, pemerintah  tidak akan mengubah sistem yang telah berjalan. Fokus utama saat ini adalah memperkuat koordinasi dan meningkatkan kinerja antarotoritas, baik fiskal maupun moneter.

“Ketika keadaan seperti ini, kurang baik mengubah sistem yang ada, yang penting adalah perbaiki kinerjanya kita semua itu. Kita lebih dekat dengan BI, OJK, LPS, dan keuangan supaya kebijakannya lebih sinergis,” kata Purbaya.

Sebelumnya, ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Dipo Satria Ramli menilai adanya sinyal pemerintah ingin memperbesar kontrol terhadap BI setelah pengunduran diri Perry Warjiyo sebagai Gubernur BI.

Dipo menyoroti keterlibatan Presiden Prabowo Subianto dalam memimpin rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Istana, yang juga dihadiri Danantara serta pimpinan DPR.

“Saya rasa sampai hari ini sinyal yang diberikan pemerintah adalah memang pemerintah mau kontrol Bank Indonesia lebih,” kata Dipo dalam diskusi CORE Mid-Year Economic Review 2026 di Jakarta, Rabu 29 Juli 2026.

Menanggapi keraguan terkait independensi BI pascarapat KSSK di Istana, Purbaya mengaku pernah mempertanyakan keikutsertaan DPR dalam forum tersebut.

Menurutnya, DPR menjalankan fungsi pengawasan sebagai lembaga legislatif, sebagaimana selama ini juga dilakukan terhadap Presiden maupun para menteri.

Purbaya menilai kehadiran pihak lain dalam rapat KSSK tidak menjadi persoalan selama seluruh proses berlangsung secara terbuka.

“Ini kalau dijalankan secara transparan enggak masalah,” pungkas Purbaya.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

UPDATE

Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo Terlalu Berisiko

Senin, 16 November 2026 | 12:36

Prabowo Ajak ASEAN Perkuat Pengaruh di PBB Lewat Dukungan Bersama

Senin, 16 November 2026 | 12:04

Sidang MPR Pemilihan Wapres Pengganti Gibran Diusulkan Mundur ke 9 Desember

Senin, 16 November 2026 | 12:04

Koalisi Tak Keberatan Prabowo Pilih Kader Gerindra Gantikan Gibran

Senin, 16 November 2026 | 12:01

Kasasi Ditolak, Mantan Sekretaris MA Nurhadi Bakal Segera Dieksekusi KPK

Senin, 16 November 2026 | 11:46

BRILink Agen Berkah Nasution di Medan Jadi Sumber Penghidupan Warga

Senin, 16 November 2026 | 11:44

Wapres Pengganti Gibran Harus Figur Premium

Senin, 16 November 2026 | 11:32

Laba TINS Melonjak 584 Persen, MIND ID Masih Jadi Pemegang Saham Mayoritas

Senin, 16 November 2026 | 11:29

Hanura Minta Prabowo Evaluasi Bahlil Lahadalia

Senin, 16 November 2026 | 11:12

Harga Emas Antam Mulai Naik di Awal Pekan

Senin, 16 November 2026 | 11:09

Selengkapnya