Komisioner BPKN RI, Ir. Jailani, ST, MM (Foto: Dokumentasi BPKN)
Komisioner Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) RI, Ir. Jailani, ST, MM, menilai gagasan Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) mulai menunjukkan perannya dalam memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi nasional.
Menurut Jailani, di tengah perlambatan ekonomi global, Indonesia justru mampu mempertahankan kinerja ekonomi yang positif. Pertumbuhan ekonomi Semester I 2026 mencapai sekitar 5,6 persen, realisasi investasi menembus Rp1.010 triliun, industri pengolahan tetap menjadi kontributor terbesar terhadap produk domestik bruto, sementara defisit APBN tetap terjaga pada kisaran 0,76 persen terhadap PDB.
"Capaian tersebut menunjukkan bahwa strategi pemerintah dalam memperkuat investasi nasional mulai memberikan hasil. Salah satu langkah strategis Presiden Prabowo adalah menghadirkan Danantara sebagai instrumen untuk mengoptimalkan aset negara menjadi investasi yang produktif," kata Jailani dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Senin, 3 Agustus 2026.
Menurutnya, kehadiran Danantara tidak hanya dipandang sebagai lembaga pengelola investasi, tetapi sebagai bagian dari arsitektur baru pembangunan ekonomi Indonesia. Melalui pengelolaan aset negara yang lebih profesional, pemerintah berupaya memperluas sumber pembiayaan pembangunan di luar APBN sehingga kapasitas investasi nasional dapat terus meningkat.
Ia menjelaskan bahwa tantangan ekonomi global saat ini semakin kompleks akibat ketegangan geopolitik, perang dagang, perubahan iklim, disrupsi teknologi, serta perubahan rantai pasok dunia. Dalam situasi tersebut, negara tidak cukup hanya mengandalkan belanja pemerintah untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memerlukan instrumen investasi yang mampu menciptakan sumber pertumbuhan baru secara berkelanjutan.
"Danantara merupakan salah satu jawaban atas kebutuhan tersebut. Gagasan Presiden Prabowo bukan sekadar membentuk sebuah institusi baru, tetapi membangun mekanisme agar aset negara dapat menghasilkan nilai tambah ekonomi, memperkuat hilirisasi industri, menarik investasi, serta membuka lapangan kerja," ujarnya.
Jailani menilai berbagai indikator ekonomi menunjukkan arah yang positif. Meski belum seluruh dampaknya dapat diatribusikan secara langsung kepada Danantara, keberadaannya dinilai telah memperkuat optimisme investor sekaligus menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam meningkatkan kapasitas investasi nasional menuju target Indonesia Emas 2045.
Ia menambahkan, pengalaman negara-negara seperti Singapura, Norwegia, Uni Emirat Arab, dan Malaysia memperlihatkan bahwa lembaga investasi negara dapat menjadi penggerak transformasi ekonomi apabila dikelola secara profesional, independen, dan berorientasi jangka panjang.
Meski demikian, Jailani mengingatkan bahwa keberhasilan Danantara akan sangat bergantung pada kualitas tata kelola. Independensi pengambilan keputusan investasi, transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, serta manajemen risiko harus terus diperkuat agar manfaat ekonominya semakin nyata.
"Danantara memiliki peluang menjadi salah satu mesin baru pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun keberhasilannya tidak ditentukan oleh besarnya aset yang dikelola, melainkan oleh kemampuannya menciptakan investasi produktif, lapangan kerja, dan nilai tambah bagi perekonomian nasional," tutup Jailani.
