Waketum DPP AMPI, Fuad F. Munzir. (Foto: Dokumentasi AMPI)
Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP AMPI, Fuad F. Munzir, menegaskan pelaksanaan Pleno IX DPP AMPI Diperluas yang memutuskan pergantian ketua umum telah berjalan sesuai aturan organisasi dan memiliki dasar hukum yang jelas.
Menurut Fuad, rapat tersebut berlandaskan Peraturan Organisasi (PO) Nomor 001/DPP-AMPI/07/2022 tentang Musyawarah dan Rapat-Rapat, khususnya Pasal 5 angka 9 yang mengatur pelaksanaan pleno diperluas.
"Pleno IX DPP AMPI Diperluas dilaksanakan berdasarkan PO Nomor 001 Tahun 2022 tentang Musyawarah dan Rapat-Rapat. Keputusan penyelenggaraannya juga telah disepakati dalam forum Ketua AMPI se-Indonesia pada malam sebelumnya," kata Fuad dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Jumat, 31 Juli 2026.
Ia menjelaskan, sebelum keputusan diambil, DPP AMPI telah memberikan kesempatan kepada Ketua Umum Jerry Sambuaga untuk memberikan klarifikasi sebagai bagian dari tahapan organisasi sebelum penjatuhan sanksi.
Namun, menurut dia, Jerry tidak memenuhi undangan tersebut.
"Saudara Jerry Sambuaga sudah diundang untuk memberikan klarifikasi sebagai bagian dari proses organisasi. Beliau juga diberikan hak untuk membela diri sesuai ketentuan dalam PO Nomor 004, tetapi yang bersangkutan tidak hadir," ujarnya.
Ia menegaskan, ketidakhadiran tersebut membuat proses organisasi tetap berjalan sesuai mekanisme yang berlaku.
Fuad juga menyebut Pleno IX DPP AMPI Diperluas dihadiri seluruh DPD I AMPI se-Indonesia sebagai pemilik hak suara sehingga keputusan yang dihasilkan memiliki legitimasi organisasi.
Selain itu, kata dia, pelaksanaan pleno dilakukan dengan sepengetahuan DPP Partai Golkar. Menurutnya, Ketua Bidang Ormas dan Ketua Bidang Pemuda DPP Partai Golkar turut hadir memberikan arahan pada forum sehari sebelum pleno berlangsung.
"Karena itu, pleno ini menegaskan bahwa AMPI adalah organisasi yang dijalankan secara kolektif, kolegial, dan demokratis, bukan secara serampangan," jelasnya.
Fuad mengatakan, pergantian kepemimpinan dilakukan karena kepengurusan sebelumnya dinilai telah mengganggu soliditas organisasi.
Ia menuding terdapat sejumlah kebijakan yang bersifat otoriter, termasuk pergantian sekretaris jenderal yang disebut tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) maupun Peraturan Organisasi.
"Berbagai tindakan tersebut dinilai melanggar AD/ART dan PO sehingga mengancam kekompakan serta jalannya roda organisasi. Karena itu, langkah organisasi ini diambil untuk menjaga soliditas AMPI," pungkas Fuad.
