Berita

Ketua Umum AMPI Jerry Sambuaga. (Foto: Istimewa)

Politik

Ketum AMPI Tegaskan Manuver Pleno Diperluas Adalah Ilegal

JUMAT, 31 JULI 2026 | 12:48 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Kegiatan rapat pleno diperluas yang digelar pada tanggal 30 Juli 2026 yang mengatasnamakan Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) adalah ilegal. Forum rapat pleno diperluas tidak memiliki dasar aturan organisasi.

Begitu ditegaskan Ketua Umum AMPI Jerry Sambuaga. Katanya, AMPI adalah organisasi besar kader kepemudaan yang mempunyai aturan main atau AD/ART yang jelas, lengkap dan mengikat sebagai pedoman agar kerja organisasi berjalan tertib.

"AMPI punya aturan main yang tertulis dan mengikat semua pihak. Jadi tidak seenaknya buat forum yang dibuat sendiri, lalu klaim sepihak yang dipaksakan seolah-olah itu keputusan organisasi," ujar Jerry dalam keterangannya di Jakarta, Jumat 31 Juli 2026.


Jerry menegaskan kegiatan yang menamakan rapat pleno diperluas tanggal 30 Juli 2026 adalah ilegal, sebab pertemuan yang mengatasnamakan AMPI tersebut digelar tanpa dasar organisasi dan tanpa legitimasi apa pun dari DPP AMPI selaku pemegang otoritas tertinggi organisasi di tingkat pusat.

"Apa pun keputusan yang dihasilkan dari forum tersebut jelas tidak mengikat dan tidak memiliki dasar kekuatan hukum organisasi di AMPI," ujarnya.

Kemudian soal keputusan ilegal rapat pleno diperluas yang menyebutkan Ketum AMPI diberhentikan, Jerry mengatakan jabatan ketua umum tidak dapat diberhentikan melalui mekanisme rapat pleno diperluas.

Ia mengungkapkan apa yang disampaikan dalam forum ilegal rapat pleno diperluas itu tidak dikenal sama sekali dalam Peraturan Organisasi (PO) AMPI tentang disiplin dan sanksi organisasi.

"Artinya, kalau mereka mengambil jalan pintas di luar aturan organisasi, itu namanya bukan penegakan disiplin organisasi, melainkan mereka melakukan pelanggaran terhadap organisasi itu sendiri," tegasnya.

Di samping itu, lanjut Jerry, pihak-pihak yang menggagas dan terlibat dalam kegiatan rapat pleno diperluas juga bukan lagi bagian dari kepengurusan DPP AMPI.

"Mengatasnamakan organisasi dan mengklaim kewenangan pengurus, padahal status keorganisasiannya sendiri sudah tidak melekat, semakin menegaskan bahwa forum tersebut tidak memiliki legitimasi apa pun untuk berbicara atau mengambil keputusan atas nama AMPI," tandasnya.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Rachmat Makkasau: Cadangan Batu Bara Indonesia Cukupi Kebutuhan Energi hingga 350 Tahun

Senin, 09 November 2026 | 20:31

PHE OSES Perkuat Kesiapsiagaan Tanggap Darurat Operasi Migas

Senin, 09 November 2026 | 20:09

Widiastuti Sebut Kemandirian Pangan Indonesia Tembus 70-80 Persen

Senin, 09 November 2026 | 20:01

Jadikan Kepulauan Seribu Beranda Depan Jakarta

Senin, 09 November 2026 | 19:55

LPN Dukung Polri Bongkar Dugaan Penyadapan Prabowo

Senin, 09 November 2026 | 19:34

Fraksi PAN di MPR Minta Gibran Mundur Sukarela

Senin, 09 November 2026 | 19:23

Raja Juli dan Giring Mendadak Mundur dari PSI, Ini Sebabnya

Senin, 09 November 2026 | 19:04

Mengenal Rashida Tlaib, Muslimah Palestina yang Jadi Anggota Kongres AS

Senin, 09 November 2026 | 18:43

Kemenko Pangan Optimistis Swasembada Tetap Terjaga di Tengah El Nino

Senin, 09 November 2026 | 18:40

Intelijen Berperan Penting Bongkar Kasus Penyadapan Prabowo

Senin, 09 November 2026 | 18:34

Selengkapnya